PANGKALPINANG, DAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel) memanggil PT Pertamina untuk membahas ketidakstabilan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang kembali memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel pada Rabu (20/11/2025) itu menyoroti perlunya solusi permanen agar krisis suplai tidak terus berulang.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menegaskan bahwa ketidakpastian pasokan BBM memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan stabilitas harga di tingkat pengecer. Ia menilai persoalan ini terjadi hampir setiap tahun sehingga diperlukan langkah korektif yang terukur dan implementatif.
Dalam forum tersebut, Didit mendorong Pertamina mempercepat kajian penambahan tangki timbun sebagai strategi struktural memperkuat ketahanan energi daerah kepulauan. Ia menekankan bahwa topografi kepulauan membuat Babel membutuhkan cadangan lebih besar untuk menghadapi dinamika cuaca dan hambatan distribusi.
“Penambahan tangki timbun bukan sekadar opsional, tapi kebutuhan strategis. Pertamina harus melihat ini sebagai prioritas,” tegasnya.
DPRD juga meminta pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat dan penyesuaian suplai dilakukan seiring rencana pengoperasian izin pertambangan rakyat (IPR). Didit menyebut potensi kenaikan kebutuhan energi sektor tersebut harus diantisipasi melalui pemetaan terukur, termasuk opsi pembentukan SPBU khusus.
“Jika IPR berjalan, kebutuhan energi sektor ini akan meningkat. Harus ada pemetaan yang terukur dan kemungkinan pembentukan SPBU khusus untuk menampung kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sales Branch Manager PT Pertamina (Persero) TBBM Pangkalbalam, Satria Wibowo Wicaksono menyatakan kondisi pasokan BBM di Babel saat ini berada dalam tahap stabilisasi. Ia menyebut antrian yang terlihat masih pada skala wajar dan umumnya terjadi pada jam sibuk.
“Kami pastikan suplai menuju akhir tahun dalam kondisi aman. Pertalite sekitar 600 kiloliter per hari, Pertamax 100 kiloliter per hari, dan biosolar 230–250 kiloliter per hari. Untuk Natal dan Tahun Baru juga disiapkan penambahan 12–15 persen,” jelasnya.
Satria menjelaskan rantai suplai BBM Babel sangat bergantung pada tiga terminal utama: Tanjung Uban, Panjang Lampung, dan Tanjung Gerem Cirebon. Gangguan di Terminal Tanjung Uban menjadi penyebab keterlambatan suplai karena antrian kapal dan kondisi pasang-surut.
“Contohnya kapal yang dijadwalkan tiba 16 November baru bisa sandar pada 17 November pagi. Keputusan itu diambil untuk menghindari risiko karam ketika pasang-surut tidak mendukung,” katanya.
Satria menambahkan bahwa secara nasional terjadi peningkatan permintaan akibat beberapa SPBU swasta di Jawa berhenti beroperasi sehingga beban pemenuhan dialihkan ke Pertamina. Pihaknya tidak menutup diri terhadap kehadiran kompetitor karena dapat membantu mengurangi tekanan distribusi.
“Kami tidak menutup diri terhadap kehadiran kompetitor dalam penyaluran BBM. Justru itu dapat mengurangi tekanan pada distribusi,” ujarnya.
Terkait penyelundupan biosolar, Satria mengungkapkan bahwa sebagian besar BBM ilegal berasal dari luar Babel. Ia mengatakan pengawasan dengan QR Code untuk kendaraan roda empat sudah berjalan, namun regulasi untuk roda dua belum tersedia sehingga pembelian berulang sulit dibatasi.
Sebagai solusi jangka pendek, Pertamina menyiapkan pemetaan kebutuhan industri dan energi bagi penambang IPR serta memperluas distribusi melalui Pertashop. Untuk solusi struktural, perusahaan membuka opsi penambahan tangki timbun dengan mempertimbangkan regulasi dan keekonomian.
“Untuk solusi cepat, skema sewa tangki dapat digunakan terlebih dahulu sambil menunggu kajian pembangunan tangki baru,” jelasnya.
DPRD dan Pertamina akhirnya sepakat memperkuat koordinasi dalam penentuan kebutuhan energi, pengawasan distribusi, serta penyediaan infrastruktur suplai. Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi solusi permanen demi memastikan pasokan BBM tetap stabil dan mendukung aktivitas ekonomi di Babel. (*/red)
