BANGKA, DAN – Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola informasi publik di tingkat desa dan kelurahan, PPID Utama Universitas Bangka Belitung (UBB) bekerja sama dengan Kecamatan Sungailiat menyelenggarakan kegiatan “Bina Desa Informatif: Sinergi PPID UBB Menuju Tata Kelola yang Transparan, Akuntabel, dan Informatif”. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Sungailiat, Senin (6/10/2025).
Kegiatan ini diikuti para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Sungailiat, serta melibatkan 20 mahasiswa KKN UBB Desa Matras beserta dosen pembimbing lapangan Dr. Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si., yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan Karakter dan Keunggulan Peradaban LPMPP UBB sekaligus Dosen FISIP UBB. Program ini menjadi langkah kolaboratif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan informasi yang sesuai regulasi.
Acara dibuka dengan sambutan Hesty, S.Si., M.Pd., Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) UBB. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk mendorong budaya keterbukaan informasi publik yang inklusif dan berkelanjutan. “Universitas memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat budaya keterbukaan informasi publik. Melalui kegiatan ini, kami berharap muncul sinergi yang berkelanjutan antara PPID UBB dan pemerintah desa,” ujarnya.
Sementara itu, Sudarmin, SKM., M.Sc., Apt., Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Sungailiat yang hadir mewakili Camat Sungailiat, secara resmi membuka kegiatan. Ia mengapresiasi keterlibatan UBB dan mahasiswa KKN dalam proses edukasi dan pendampingan desa.
“Hal ini menjadi wujud nyata kolaborasi akademik dengan praktik di lapangan, agar desa semakin siap dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi,” ucapnya.
Materi utama disampaikan Ahmad Tarmizi, S.P., C.Med., Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia memaparkan pentingnya penguatan PPID Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan informasi publik.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum, tapi juga strategi untuk memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat. Desa yang informatif akan menjadi desa yang kuat,” jelasnya.
Diskusi berjalan interaktif, salah satunya saat Fahmi Andika dari Kelurahan Bukit Betung menanyakan penanganan permintaan informasi yang tidak sesuai prosedur. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Tarmizi menekankan pentingnya penerapan SOP dan daftar klasifikasi informasi yang dapat dibuka maupun dikecualikan.
“Dengan adanya SOP dan klasifikasi informasi, aparatur desa dapat memberikan pelayanan informasi secara profesional, transparan, namun tetap menjaga keamanan data yang bersifat rahasia,” jawabnya.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa KKN UBB berperan aktif mendampingi aparatur desa dalam praktik pengelolaan informasi, dokumentasi kegiatan, serta edukasi kepada masyarakat. Peran ini memperlihatkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa yang modern dan partisipatif.
Kegiatan Bina Desa Informatif diharapkan menjadi awal terbangunnya kerja sama berkelanjutan antara PPID UBB, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan di Kabupaten Bangka. Sinergi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. (*/ubb.ac.id)
