PANGKALPINANG, DAN – Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro menegaskan komitmennya melakukan pembenahan tata kelola industri timah di Bangka Belitung. Ia mengungkapkan, 80 persen persoalan justru bersumber dari internal perusahaan sehingga menjadi fokus utama perbaikan.
“Target kami ketika ditunjuk adalah meningkatkan produksi. Selama beberapa tahun terakhir, PT Timah tidak mampu mencapai target karena kebocoran, baik dari luar maupun dari dalam perusahaan,” kata Restu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Bangka Belitung di ruang kerja Ketua DPRD Babel, Sabtu (13/9/2025).
Menurut Restu, hasil timah selama ini tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat maupun perusahaan, melainkan terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang disebutnya sebagai “kolektor”. Ia menegaskan akan menurunkan peran kolektor ilegal melalui pembentukan satuan tugas (satgas) yang bekerja sama dengan Tim Sinergi bentukan PT Timah.
“Yang menikmati hasil timah selama ini bukan masyarakat, melainkan kelompok kolektor. Kolektor yang bekerja secara legal tentu kami akui, tapi yang ilegal akan kami tertibkan dan ambil langkah hukum jika terbukti melanggar,” ujarnya.
Restu menargetkan penyerapan timah di Bangka Belitung bisa mencapai 80 persen, melonjak tajam dari kondisi saat ini yang hanya sekitar 20 persen. Ia menekankan, pembenahan tata kelola merupakan langkah prioritas agar industri strategis ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, dalam kesempatan yang sama menegaskan, pihaknya akan segera menggelar RDP dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Isu yang dibawa adalah untuk mendorong kenaikan harga timah.
Menurut Didit, harga beli timah yang ditetapkan PT Timah saat ini masih terlalu rendah sehingga membuat masyarakat enggan menjual hasil tambangnya ke perusahaan pelat merah tersebut. Kondisi ini memperparah kebocoran penyerapan hasil timah yang selama ini dikuasai kolektor.
“Semua yang disampaikan kawan-kawan dewan adalah kenyataan di lapangan, Pak Dirut. Mulai dari murahnya harga timah hingga lambannya pembayaran oleh PT Timah. Kebijakan harga yang lebih adil menjadi kunci agar masyarakat kembali menjual timahnya kepada PT Timah,” tegasnya di hadapan Dirut PT Timah dan jajarannya.
Didit menambahkan, dengan adanya satgas pemerintah pusat dan tim sinergi bentukan PT Timah, perbaikan tata kelola diharapkan berjalan lebih cepat. Dengan sinergi antara PT Timah, pemerintah pusat, dan DPRD Babel diharapjan agar tata kelola timah ke depan lebih transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal maupun perekonomian nasional.
“Kami mendukung langkah ini, namun harga yang adil tetap harus menjadi prioritas agar kebocoran bisa benar-benar ditutup,” ujarnya. (tim)
