PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pemprov memastikan kesiapan daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, terutama dalam penyediaan bahan baku pangan agar program berjalan optimal.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Babel, Fery Afrianto menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan pemenuhan bahan pangan dari hasil produksi lokal. Menurutnya, hal ini penting agar manfaat ekonomi dari program tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga masyarakat luas, khususnya petani dan pelaku usaha pangan di Babel.
“Pemerintah akan memastikan ketersediaan bahan baku dapat tercukupi dari dalam Babel,” ujar Fery saat menghadiri sosialisasi program MBG bersama Deputi Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional RI, Tigor Pangaribuan, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Jumat (22/8/2025).
Selain itu, Fery juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki secara produktif. Ia berharap program ini mampu mendorong kemandirian pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional RI, Tigor Pangaribuan memaparkan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi besar. Peluang itu terutama bagi penyedia bahan baku pangan serta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Saat ini, terdapat lima SPPG yang beroperasi di Babel, masing-masing di Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Pangkalpinang. Namun, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 421.413 orang, Babel diperkirakan membutuhkan 145 SPPG untuk mencukupi kebutuhan.
Tigor menyebut tantangan terbesar program MBG ada pada ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan suplai bahan baku. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan akan meningkat signifikan seiring bertambahnya jumlah dapur yang beroperasi.
“Bayangkan, satu dapur bisa menghabiskan 300 kilogram sayuran per hari. Jika ada 100 SPPG, berarti butuh sekitar 30 ton sayuran,” jelas Tigor.
Ia menegaskan, jika suplai pangan tidak dipenuhi dari dalam daerah, maka keuntungan ekonominya justru akan keluar dari Babel. Karena itu, ia optimistis pemerintah daerah akan memperkuat sektor pertanian lokal demi keberhasilan program MBG. (*/red)
