PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengusulkan penambahan kuota gas elpiji 3 kilogram bagi rumah tangga miskin (RTM) dan pelaku UMKM, dari sebelumnya 3 tabung per bulan menjadi 4–6 tabung untuk RTM, serta dari 9 tabung menjadi 10–15 tabung untuk UMKM. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah ini.
Usulan disampaikan Plt Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Babel, Ahmad Yani, mewakili Gubernur Hidayat Arsani, dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi XII DPR RI, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT PLN Persero di Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Pangkalpinang, Senin (11/8/2025) malam.
“Sudah selayaknya dilakukan penyesuaian, apalagi ini sejalan dengan usulan Dirjen Migas. Dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat sudah jauh berubah. Harapannya, rumah tangga miskin bisa mendapat 4–6 tabung per bulan, dan UMKM 10–15 tabung,” katanya.
Ahmad Yani menegaskan, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Babel sangat besar sehingga tambahan pasokan elpiji akan mendorong roda ekonomi bergerak lebih cepat. Pemprov Babel berencana membawa usulan ini ke Dirjen Migas, BPH Migas, dan Pertamina pada September–Oktober 2025, dengan target realisasi pertengahan 2026.
Menanggapi hal tersebut, Bambang Patijaya meminta Pemprov Babel merevisi terlebih dahulu Surat Edaran Gubernur tahun 2016 yang dianggap sudah tidak relevan.
“Untuk rumah tangga miskin, kalau 3 tabung per bulan terlalu sedikit, usulkan jadi 4–6 tabung. Untuk UMKM juga harus ditambah, jangan hanya sembilan tabung. Perhitungan yang akurat akan memudahkan pengajuan tambahan kuota ke pusat,” ujarnya.
Bambang meyakini, penyesuaian kuota elpiji akan berdampak positif pada perekonomian Babel.
“Kalau kebijakannya sudah diperbarui, peluang disetujuinya penambahan kuota akan lebih besar. Yang jelas, ini akan berdampak juga ke pertumbuhan ekonomi Babel,” tukasnya. (*/red)
