PANGKALPINANG, DAN – Sejumlah wartawan yang aktif meliput di lingkungan Pemprov Bangka Belitung (Babel) mempertanyakan keadilan dalam alokasi anggaran kerja sama media yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Babel, khususnya di ruang lingkup Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Mereka menyoroti adanya dugaan perbedaan perlakuan terhadap media online dan media lain yang berafiliasi dengan wartawan yang rutin meliput di lingkungan Pemprov.
Keresahan ini disampaikan dalam audiensi antara perwakilan wartawan dan pihak IKP Pemprov Babel, Selasa (29/07/2025), menyusul kabar yang beredar mengenai perbedaan nominal anggaran kerja sama media.
“Kami mendengar kabar adanya pembedaan antara kawan-kawan media yang lain dengan kawan-kawan kami di sini. Khususnya mereka yang aktif stay di Pemprov Babel. Jadi kami ingin mengklarifikasi ini, apakah porsi anggaran memang tidak sama?” tegas Anthony, salah satu perwakilan wartawan yang hadir.
Anthony menjelaskan, kedatangan mereka bertujuan untuk menjawab keresahan yang berkembang di kalangan media, terutama soal dugaan adanya “transifikasi” atau perbedaan perlakuan kerja sama antar media.
“Kedatangan kami ke sini adalah untuk menjawab keresahan dari kawan-kawan media, terutama terkait isu transifikasi ini,” ujarnya.
Kepala Bidang IKP Pemprov Babel, Ahmad Sirajudin membenarkan adanya perbedaan nominal anggaran yang diterima oleh media dalam kerja sama tersebut. Menurutnya, terdapat selisih sebesar Rp500 ribu antar media, dengan rincian ada yang menerima Rp2 juta dan ada pula yang hanya Rp1,5 juta.
“Memang benar ada perbedaan nominal anggaran untuk media,” ujarnya saat ditemui di ruang studio IKP.
Namun, Ahmad tidak menjelaskan secara rinci dasar pertimbangan perbedaan tersebut, termasuk kriteria pemilihan media yang mendapat nominal lebih tinggi. Ia hanya menyebut bahwa belasan media tercatat menerima jumlah anggaran lebih besar.
Isu ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap transparansi pengelolaan dana kerja sama media oleh pemerintah daerah. Para wartawan berharap agar audiensi ini menjadi ruang dialog terbuka dan mampu mendorong transparansi, demi menciptakan kerja sama yang adil dan profesional antara pemerintah daerah dan seluruh media di Bangka Belitung.
Diskominfo Pemprov Babel menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik, termasuk dalam kerja sama dengan media. (*)
