PANGKALPINANG, DAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025, Senin (21/7/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi di Ruang Paripurna DPRD Babel.
Wakil Ketua DPRD, Beliadi dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pada Rapat Paripurna sebelumnya, tanggal 14 Juli 2025, Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Selanjutnya, DPRD melalui komisi-komisi melakukan pembahasan intensif bersama seluruh perangkat daerah guna mengkaji dan memperoleh informasi yang komprehensif, hingga akhirnya seluruh fraksi menyatakan persetujuan.
“Dari tujuh fraksi yang ada, seluruhnya menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan menyampaikan sejumlah saran dan catatan,” ujarnya.
Rapat Paripurna ini sekaligus menandai tahapan awal penyusunan APBD Perubahan TA 2025, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dengan telah disahkannya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan disampaikannya Rancangan KUA-PPAS Perubahan TA 2025, proses penganggaran di Babel kini memasuki fase penting yang akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan,” katanya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pengesahan ini menjadi dasar penting untuk penyusunan APBD Perubahan 2025. Ia juga menjelaskan alasan teknis di balik percepatan agenda paripurna hari ini.
“Kenapa hari ini kita percepat? Karena tadi pagi ada aksi unjuk rasa dan pukul 09.00 nanti ada agenda peresmian Koperasi Merah Putih, tapi percepatan ini tidak mengurangi kualitas proses pembahasan. Fraksi-fraksi sudah menyatakan menerima pertanggungjawaban 2024, dan itu menjadi landasan kuat bagi usulan APBD Perubahan 2025,” jelasnya ketika dikonfirmasi danmedia.co usai sidang.
Sementara itu, Gubernur Babel, Hidayat Arsani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan sinergi dalam pembahasan pertanggungjawaban anggaran. Ia menekankan komitmen Pemerintah Provinsi untuk menyusun anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
“Uang rakyat ini harus kembali ke rakyat. Saya tidak mau berandai-andai, yang penting efektif, menyentuh masyarakat. Kita tidak akan menyusun anggaran yang jauh dari kebutuhan rakyat. Saya percaya, keputusan Dewan adalah yang terbaik, dan saya terima dengan lapang dada,” ujarnya.
Gubernur juga berharap APBD Perubahan ke depan dapat menjadi instrumen fiskal yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam mendukung program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan publik. (tim)
