PANGKALPINANG, DAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Me Hoa menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK tahun ajaran 2025. Untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, DPRD dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan pada Senin mendatang.
Me Hoa mengatakan, selama masa pendaftaran, pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait ketidakjelasan informasi, terutama mengenai jalur afirmasi dan prestasi. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dari Dinas Pendidikan agar proses PPDB berjalan transparan dan tidak menimbulkan keresahan.
“Meskipun jalur afirmasi dan prestasi sudah ditutup, kami masih menerima keluhan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan tidak tahu harus ke mana bertanya,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini mendorong Dinas Pendidikan untuk membuka data terkait daya tampung tiap sekolah, sebaran asal siswa, serta detail penerapan sistem zonasi. Menurutnya, informasi ini penting agar masyarakat bisa mengikuti proses dengan tenang.
“Misalnya SMA atau SMK itu menerima berapa kelas dan berasal dari SMP mana saja. Data ini penting supaya tidak ada lagi orang tua yang bingung atau merasa terabaikan,” imbuhnya.
Me Hoa juga menyarankan agar dibentuk help desk atau pusat layanan informasi di setiap sekolah, lengkap dengan hotline pengaduan untuk menampung aspirasi masyarakat.
“Kadang masyarakat atau calon siswa tidak berani menyampaikan langsung ke kepala sekolah atau panitia. Jadi perlu ada jalur komunikasi yang terbuka dan informatif,” tegasnya.
Selain transparansi, Mantan Ketua DPRD Bangka Tengah ini juga turut menyoroti perlunya pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah. Ia menilai konsentrasi siswa di sekolah favorit menyebabkan ketimpangan, terutama karena guru-guru terbaik hanya terkonsentrasi di sekolah tertentu.
“Sekolah-sekolah favorit tentu punya keunggulan, tapi kenapa semua menumpuk di sana? Salah satunya karena guru-gurunya unggul. Saya minta guru-guru hebat itu didistribusikan ke sekolah lain juga, supaya kualitas pendidikan merata,” jelasnya.
Me Hoa juga menekankan agar sistem PPDB tidak menjadi alasan siswa gagal melanjutkan pendidikan hanya karena faktor zonasi atau jurusan yang tidak sesuai keinginan. Jangan sampai anak-anak berhenti sekolah hanya karena tidak dapat jurusan yang mereka mau atau tidak masuk sekolah favorit.
“Semua jurusan punya nilai. Kita harus dampingi mereka secara mental juga,” ujarnya.
Kebijakan afirmasi keagamaan juga disentil Me Hoa. Dia menilai belum sepenuhnya adil.
“Kami menerima keluhan bahwa nilai prestasi dari siswa non-Muslim tidak terbaca dalam sistem afirmasi. Ini perlu diklarifikasi oleh dinas. Kalau memang ada ketimpangan kebijakan, harus segera diperbaiki,” ungkapnya.
RDP yang direncanakan awal pekan depan diharapkan bisa menjadi forum klarifikasi sekaligus perbaikan sistem PPDB agar lebih adil, transparan, dan berpihak pada hak semua peserta didik.
“Kita harapkan semua bisa diselesaikan dengan baik dan anak-anak kita tetap semangat melanjutkan pendidikan,” pungkasnya. (*/tim)
