PANGKALPINANG, DAN – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Monica Haprinda menyoroti dua isu utama yang dinilainya perlu menjadi prioritas pemerintah daerah, yakni pengelolaan sampah dan evaluasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan reses yang berlangsung di Greenland Coffee, Perumahan Greenland, Pangkalpinang, pada Minggu (18/5/2025).
Menurut Monica, pengelolaan sampah harus segera dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendatang. Salah satu upaya konkret yang diusulkannya adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional, demi mendukung kebersihan dan kualitas lingkungan di Kota Pangkalpinang.
“Isu sampah juga muncul dalam dialog bersama warga. Ini penting untuk dimasukkan dalam RPJMD ke depan, agar pengelolaan sampah bisa lebih baik dan terstruktur,” tegas Monica dalam keterangannya.
Selain persoalan lingkungan, Monica juga menyoroti masalah di sektor pendidikan, khususnya belum terisinya jabatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Ia menilai kekosongan jabatan tersebut dapat memengaruhi pengambilan kebijakan strategis, terlebih menjelang pembukaan PPDB tingkat SMA yang akan dimulai awal Juni.
“Kita dorong agar kepala dinas segera dilantik. Ini krusial karena PPDB akan segera dibuka,” ujarnya.
Monica juga mengakui bahwa sistem zonasi masih menjadi keluhan masyarakat setiap tahun. Ia menegaskan pentingnya komunikasi yang lebih baik kepada publik terkait sistem ini, serta menawarkan solusi jangka panjang seperti penambahan unit sekolah baru di wilayah yang padat penduduk.
“Zonasi memang terus menjadi bahan diskusi, tapi masyarakat juga harus tahu bahwa ini bukan semata kebijakan daerah, melainkan hasil koordinasi lintas sektor,” jelasnya.
Monica menyebut pihaknya telah berdiskusi dengan Komisi IV DPRD agar ada penambahan SMA di Kota Pangkalpinang.
Meskipun reses kali ini tidak mengusung tema khusus, Monica menyatakan tetap memanfaatkannya secara maksimal untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sejumlah persoalan yang disampaikan warga meliputi infrastruktur hingga pelayanan publik.
“Alhamdulillah, reses berjalan lancar. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah soal pengaspalan jalan di dalam perumahan. Kita akan bantu koordinasi ke PU Kota agar segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Monica berharap, berbagai masukan yang diperoleh dari reses ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran di tingkat provinsi. (*/red)
