PANGKALPINANG, DAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar menyatakan dukungan penuh terhadap program Gubernur Babel, Hidayat Arsani yang menginginkan sekolah negeri bebas pungutan alias gratis bagi seluruh siswa. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk memperluas akses pendidikan yang adil dan merata bagi masyarakat.
“Sudah saatnya tidak ada lagi pungutan di sekolah. Jangan sampai ada anak yang tidak bisa ikut ujian hanya karena belum bayar iuran. Sekolah negeri harus bebas biaya dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Eddy saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/5/2025).
Eddy menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Babel telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 35% dari total APBD. Angka ini jauh melampaui kewajiban minimal 20% yang ditetapkan dalam undang-undang.
“Anggaran pendidikan kita sudah hampir Rp700 miliar. Tugas dinas pendidikan sekarang adalah memastikan anggaran ini benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Eddy mendorong adanya reformulasi dalam pengelolaan anggaran agar semakin berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Dia menilai, anggaran yang besar harus berdampak langsung pada pembebasan biaya pendidikan dan peningkatan kualitas layanan sekolah.
Selain itu, Eddy juga menyoroti keluhan sejumlah sekolah mengenai keterbatasan dana untuk menggaji guru honorer atau tenaga administrasi yang tidak dapat dibiayai melalui APBD. Ia mendorong agar dinas terkait mencari solusi jangka panjang yang tepat. Sebagai alternatif, dia mengusulkan agar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengembangkan unit usaha berbasis keahlian siswa.
“SMK bisa berwirausaha sesuai bidangnya, ini bukan hanya mendidik siswa tetapi juga menambah pemasukan sekolah,” katanya.
Politisi Golkar ini juga menekankan pentingnya pemetaan ulang distribusi guru agar lebih proporsional. Menurutnya, saat ini ada sekolah yang kelebihan guru, sementara sekolah lain justru kekurangan.
“Ini tugas dinas pendidikan untuk mengatur. Gubernur tidak bisa bekerja sendiri, dinas harus responsif dan mencari solusi yang konkret,” tutupnya. (red)
