PANGKALPINANG, DAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel) memastikan pasokan LPG 3 kilogram akan kembali normal mulai 5 Februari 2026. Kepastian ini disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, usai audiensi lintas pihak terkait kelangkaan LPG 3 kilogram yang belakangan berdampak pada rumah tangga, pelaku UMKM, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Audiensi tersebut berlangsung di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (2/1/2026), dengan melibatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), perwakilan Pertamina, Staf Khusus Gubernur Babel, serta elemen masyarakat. Pertemuan ini membahas langkah cepat dan solusi jangka menengah untuk menstabilkan distribusi LPG bersubsidi di Bangka Belitung.
“Terima kasih kepada APKLI, staf khusus gubernur, dan pihak Pertamina yang hadir. Alhamdulillah, ada beberapa kesimpulan penting dari pertemuan tadi,” ujar Didit kepada wartawan.
Didit menjelaskan, kesimpulan pertama dari audiensi tersebut adalah jaminan Pertamina bahwa pasokan LPG 3 kilogram akan kembali normal mulai 5 Februari 2026. Jaminan ini berlaku selama proses distribusi tidak mengalami hambatan di lapangan, khususnya faktor cuaca dan logistik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa normalisasi pasokan harus dibarengi dengan penyaluran yang tepat sasaran. LPG 3 kilogram, kata Didit, merupakan barang subsidi yang harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Kesimpulan kedua, DPRD mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu untuk mengawal distribusi LPG 3 kilogram. Tim ini akan melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dengan pelaksanaan teknis berada di bawah kewenangan eksekutif.
Selain itu, Pertamina juga memastikan ketersediaan stok LPG 3 kilogram menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 dalam kondisi aman. “InsyaAllah stok LPG 3 kilogram menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 dipastikan aman,” tegas Didit.
Dalam kesempatan tersebut, Didit turut menyoroti pentingnya kepastian hukum terkait penetapan harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, kebijakan HET harus mempertimbangkan keadilan bagi agen LPG, terutama yang mendistribusikan gas ke wilayah terpencil dengan biaya operasional lebih tinggi.
“Kita harus objektif, karena agen-agen yang menyalurkan ke daerah jauh juga punya beban biaya,” tambahnya.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Babel bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan mendorong pemerintah pusat untuk membangun kilang atau depo penyimpanan LPG baru di daerah tersebut. Langkah ini dinilai strategis mengingat karakteristik Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan yang rentan terhadap gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem.
“Dengan adanya kilang atau depo baru, persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram diharapkan tidak terulang lagi,” tutup Didit. (*/tim)
