PANGKALPINANG, DAN – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin memimpin pertemuan strategis di Ruang SRC untuk membahas arah kebijakan pembangunan daerah berbasis data terbaru indikator ekonomi, sosial, serta hasil pemutakhiran data kemiskinan dan ketenagakerjaan, Senin (24/11/2025). Pertemuan ini menjadi langkah penting memastikan program pembangunan 2025 tetap berada pada jalur yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam rapat yang dihadiri perangkat daerah terkait, Prof. Udin menyoroti sejumlah indikator kunci yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa di antaranya adalah angka kemiskinan sebesar 4,50 persen, garis kemiskinan Rp956.990, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 66,99 persen, serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,53 persen (y-on-y) pada Triwulan II 2025. Data tersebut, menurutnya, harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program prioritas pemerintah kota.
“Data bukan sekadar angka, tapi panduan untuk kita menentukan kebijakan. Program harus berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang nyata,” tegasnya dalam arahannya.
Prof Udin menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus mampu membaca data dengan benar agar intervensi dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Dia juga menegaskan pentingnya penguatan akurasi data, peningkatan layanan publik, serta percepatan realisasi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setiap perangkat daerah diminta agar menyusun tindak lanjut konkret, terutama terkait upaya penurunan kemiskinan, stabilitas harga, peningkatan daya beli, dan perluasan kesempatan kerja.
Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi pemerintah kota untuk memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kebijakan berbasis data yang akurat dan terukur. (*/tim)
