PANGKALPINANG, DAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Desa Beriga terkait penolakan perpanjangan aktivitas pertambangan di wilayah mereka akan diteruskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat Beriga di DPRD Babel, Senin (10/11/2025).
Eddy menjelaskan, DPRD sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi melalui Panitia Khusus (Pansus), yang pada intinya menyatakan bahwa aktivitas pertambangan harus selaras dengan aspirasi masyarakat dan tidak menimbulkan konflik sosial. Pemerintah Provinsi Babel serta Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga disebut telah mengeluarkan rekomendasi serupa terkait aktivitas PT Timah di wilayah tersebut.
“Rekomendasi itu sudah jelas menyatakan bahwa kegiatan harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Jangan sampai ada aktivitas yang kemudian memicu konflik sosial. Karena izin usaha pertambangan ini kewenangannya di pemerintah pusat, maka rekomendasi akan kami sampaikan langsung kepada Kementerian ESDM,” ujarnya.
Menurut Politisi Golkar ini, masyarakat Beriga menyatakan tidak menginginkan perpanjangan kontrak pertambangan PT Timah di wilayah mereka dan meminta agar izin usaha tersebut dicabut. Aspirasi ini akan dibawa ke Kementerian ESDM pada Rabu mendatang, bersama perwakilan seluruh fraksi di DPRD Babel, serta pendamping dari kelompok masyarakat, LSM, dan NGO.
“Kami sebagai wakil rakyat tentu memperhatikan suara masyarakat. Kami tidak ingin ada aktivitas usaha yang justru menjadi sumber konflik. Jadi nanti kita sampaikan langsung ke kementerian, biar kementerian yang menentukan tindak lanjutnya,” jelasnya.
Eddy juga menyampaikan bahwa saat ini tidak ada aktivitas pertambangan PT Timah di wilayah tersebut. Ia mengapresiasi langkah perusahaan yang telah menghentikan sementara kegiatan sebagai bentuk respons terhadap kondisi sosial yang berkembang. Ia menegaskan, DPRD akan mengawal proses penyampaian aspirasi ini, namun keputusan final tetap berada pada pemerintah pusat.
“Sampai sekarang aktivitasnya sudah stop, dan kami berterima kasih PT Timah merespons situasi yang ada,” tambahnya. (tim)
