PANGKALPINANG, DAN – Hutan mangrove di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyimpan potensi besar sebagai penopang ekonomi biru. Ekosistem yang didominasi mangrove berusia ratusan tahun itu telah menjadi sumber berbagai komoditas bernilai tinggi, seperti kepiting, udang, kerapu, hingga kerang-kerangan, yang diolah masyarakat menjadi kuliner khas Nusantara.
Potensi sekaligus tantangan dalam pengelolaan mangrove tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Babel bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Tahija meluncurkan program konservasi bertajuk Serumpun Sebalai Babel. Program ini ditandai dengan Lokakarya Rencana Aksi Konservasi Pengelolaan Mangrove yang digelar di Aston Emidary Bangka Hotel & Conference, Pangkalpinang, Selasa (26/8/2025).
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemprov Babel, Eko Kurniawan, mewakili Gubernur Hidayat Arsani, menegaskan bahwa perlindungan mangrove sejalan dengan arah pembangunan daerah yang mengusung konsep ekonomi biru. Menurutnya, pengelolaan ekosistem biru, termasuk mangrove, menjadi strategi penting dalam restorasi pesisir, penurunan emisi gas rumah kaca, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Apa yang dilakukan YKAN bersama Yayasan Tahija selaras dengan kebijakan Pemprov Babel yang menekankan ekonomi biru. Semoga rencana aksi konservasi yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, akademisi, swasta, hingga kelompok masyarakat bisa segera diwujudkan,” katanya.
Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Babel, Elly Rebuin menambahkan, kondisi hutan mangrove di Babel masih bervariasi. Sebagian kawasan mengalami kerusakan akibat tambang, abrasi pantai, maupun faktor lain, sehingga membutuhkan upaya rehabilitasi berkelanjutan.
“Targetnya dalam lima tahun ke depan, kerusakan mangrove bisa dipulihkan hingga 70 persen,” ujarnya. (*/red)
