PANGKALPINANG, DAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan masyarakat se-Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, pada Jumat (8/8/2025) memanas ketika isu Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi sorotan utama. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel itu dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, serta aktivis lingkungan
Aktivis asal Desa Baru Betumpang, Bangka Selatan, M. Rosidi secara tegas meminta pemerintah daerah dan legislatif bersatu merekomendasikan pencabutan izin HTI yang dikelola Hutan Lestari Raya (HLR).
“Kami berharap Gubernur, Bupati, Ketua DPRD Bangka Selatan, dan Ketua DPRD Provinsi Babel, Pak Didit, bersatu untuk mengusulkan pencabutan izin HTI-HLR ini,” ujarnya.
Rosidi juga menyatakan kesiapannya bersama masyarakat dan perangkat desa untuk membawa aspirasi ini hingga ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.
“Rekomendasi dari Ketua DPRD akan kita teruskan ke pusat. Harapan kami, gubernur juga mengeluarkan rekomendasi pencabutan, tidak hanya Ketua DPRD,” tambahnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Rosidi, luas lahan HTI di Bangka Selatan yang dikuasai PT HLR mencapai 31.360 hektare, mencakup wilayah Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Payung, dan Kecamatan Pulau Besar.
Dalam rapat, Rosidi mengakui sempat terjadi ketidakjelasan jawaban dari pihak perusahaan. Namun, anggota DPRD Babel, Rina Tarol, berhasil memaparkan data historis dari tahun 2011 yang menunjukkan adanya rekomendasi bupati terkait izin HTI tersebut. Data ini akan menjadi salah satu dokumen yang dibawa warga ke pemerintah pusat sebagai dasar pencabutan izin.
“Pokoknya HTI harus hengkang dari Bangka Selatan,” tegas Rosidi menutup pernyataannya.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mengatakan komitmennya untuk ikut menyuarakan aspirasi masyarakat ke Pusat. Pihaknya pun sudah mempertemukan antara pihak PT HLR dan masyarakat dan masyarakat tetap tegas menolak HTI.
“Semoga apa yang kita sampaikan ke Pemerintah Pusat, bisa berpihak kepada masyarakat. DPRD sudah merekomendasikan usulan masyarakat, yakni HTI dicabut,” ungkapnya.
