PANGKALPINANG, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (31/7/2025) dengan agenda utama penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bersama jajaran eksekutif dan unsur pimpinan DPRD.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menekankan pentingnya penyesuaian anggaran berdasarkan dinamika fiskal terkini. Ia menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah guna memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan anggaran ini bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan uang rakyat dikembalikan lagi ke rakyat. Semua berhatap berjalan lancar, kita kembalikan kepada aturan dan DPRD memproses keuangan ini dengan baik,” ujarnya.
Gubernur juga menyinggung beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan anggaran, terutama terkait keterbatasan fiskal dan perlunya penghematan. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar perubahan anggaran bersifat pergeseran pos, dan menyerahkan proses teknis selanjutnya kepada Dewan dan tim anggaran.
“Tidak banyak berubah, karena kita defisit. Hanya efisiensi mana yang penting, kita serahkan kepada dewan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar menjelaskan bahwa perubahan APBD 2025 dilakukan sebagai respons terhadap kondisi fiskal daerah yang belum mencapai target. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), perubahan yang dilakukan bersifat penyesuaian.
“Pendapatan belum mencapai target, sehingga belanja daerah termasuk belanja pegawai harus disesuaikan. Ada pengurangan sekitar 17 persen dari total belanja dibanding APBD induk,” jelasnya.
Eddy juga menyampaikan bahwa salah satu fokus dalam perubahan anggaran kali ini adalah percepatan pembangunan rumah sakit unggulan yang mengkhususkan diri pada penanganan stroke dan jantung. Program tersebut dinilai strategis dan akan diusulkan menjadi salah satu prioritas dalam APBD Perubahan.
“Pembangunan baru dilakukan karena menyesuaikan lokasi yang dekat dengan masyarakat sehingga dapat optimal dalam melakukan penanganan,” pungkasnya. (tim)
