PANGKALPINANG, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan masukan terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran mendatang, khususnya terkait rentang target pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih terlalu lebar. Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta menyoroti rentang target yang dipatok Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni antara 2,69 persen hingga 4,46 persen. Menurutnya, kisaran tersebut terlampau luas dan belum mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang terukur.
“Target ekonomi bukan sekadar angka, tetapi menjadi cerminan arah pembangunan dan tolok ukur kinerja. Jika rentangnya terlalu lebar, akan menyulitkan dalam proses evaluasi dan membuka ruang interpretasi yang terlalu longgar,” ujarnya usai rapat pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD di Gedung DPRD, Jumat (25/7/2025).
Edi menyampaikan bahwa DPRD berkepentingan untuk memastikan setiap indikator perencanaan dan penganggaran disusun secara rasional dan berbasis data sektoral yang konkret. Ia pun mendorong TAPD agar menyampaikan proyeksi pertumbuhan dari sektor-sektor utama secara lebih terbuka dan terperinci.
“Publik menaruh harapan besar terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, proyeksi PDRB hendaknya disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil sektor pertambangan, perdagangan, industri, pertanian, hingga pariwisata,” tambahnya.
Menurutnya, penyesuaian rentang target secara lebih presisi akan memperkuat kredibilitas perencanaan pembangunan dan memudahkan evaluasi di akhir periode anggaran. DPRD pun mengusulkan agar rentang target pertumbuhan ekonomi dipersempit dengan selisih maksimal sekitar 0,4 hingga 0,5 persen.
“Kami menyarankan agar proyeksi tersebut dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pendekatan yang lebih realistis. Ini akan memperkuat posisi APBD sebagai instrumen pembangunan yang akuntabel,” ujarnya.
Edi menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa masukan dari DPRD bersifat konstruktif, demi memastikan arah kebijakan anggaran dapat benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (*/tim)
