PANGKALPINANG, DAN – DPRD Kota Pangkalpinang mendorong pemerintah kota lebih agresif menjemput investasi guna membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah daerah dinilai tidak bisa hanya menunggu investor datang, tetapi harus aktif mencari peluang, membangun komunikasi dengan dunia usaha, serta menawarkan sektor potensial yang siap dikembangkan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, H. Arnadi mengatakan, posisi strategis Pangkalpinang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa merupakan modal besar untuk menarik minat penanam modal. Namun, potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui strategi promosi investasi yang terarah serta kebijakan yang memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha.
“Jangan sampai kita memiliki banyak potensi, tetapi belum mampu mengundang minat investor untuk mengembangkannya. Pemerintah harus lebih aktif membangun komunikasi dengan dunia usaha dan menawarkan peluang investasi yang benar-benar siap untuk direalisasikan,” ujarnya.
Menurut Arnadi, upaya menarik investasi menjadi semakin penting di tengah tantangan fiskal daerah. Pemerintah kota perlu mulai memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan aktivitas ekonomi agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi.
Arnadi menegaskan, pengendalian belanja daerah memang diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan daerah. Namun, langkah tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan pendapatan melalui pengembangan sektor usaha dan investasi.
“Selama ini pembicaraan mengenai penguatan fiskal sering kali lebih banyak diarahkan pada pengendalian belanja. Itu memang penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan upaya memperbesar pendapatan,” katanya.
Arnadi juga menyoroti peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar lebih optimal dalam mendorong masuknya investasi. Menurutnya, instansi tersebut tidak cukup hanya berfokus pada pelayanan administrasi perizinan, tetapi juga harus menjadi motor penggerak promosi dan pemasaran potensi investasi daerah.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyiapkan peta peluang investasi secara komprehensif untuk ditawarkan kepada calon investor. Peta tersebut harus memuat informasi mengenai ketersediaan lahan, kesesuaian tata ruang, dukungan infrastruktur, akses pasar, hingga kemudahan perizinan.
Selain promosi melalui berbagai kanal, pemerintah kota juga perlu melakukan pendekatan langsung kepada pengusaha, asosiasi bisnis, dan calon investor potensial. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan di Pangkalpinang meliputi perdagangan, perhotelan, pariwisata, jasa, ekonomi kreatif, pengolahan hasil perikanan, serta usaha pendukung distribusi dan logistik.
“Investor membutuhkan kepastian dan kemudahan. Kalau peluang usaha tersedia, tetapi persoalan perizinan, tata ruang, dan koordinasi antarinstansi tidak tertangani dengan baik, tentu akan memengaruhi keputusan mereka,” ungkapnya.
Di sisi lain, Arnadi mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur berdasarkan besarnya nilai modal yang masuk ke daerah. Dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat juga harus menjadi indikator penting dalam setiap kebijakan pengembangan investasi.
Arnadi berharap investasi yang masuk mampu membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal, menciptakan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas pemasaran produk masyarakat. Dengan demikian, kehadiran perusahaan berskala besar dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi berharap pengembangan investasi menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Menurutnya, diperlukan target yang jelas, evaluasi berkala, serta sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar upaya menarik investor berjalan lebih efektif.
“Pangkalpinang membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kita tidak bisa terus bertumpu pada pola pembangunan yang sama, sementara kebutuhan masyarakat dan tantangan fiskal semakin besar. Pemerintah harus berani membuka peluang, aktif mencari investor, dan memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah,” tutupnya. (*/tim)















