PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2026 yang melibatkan unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi vertikal.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin mengatakan, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur terkait.
Saparudin mengungkapkan, meskipun dalam satu tahun terakhir tidak ditemukan konflik sosial berskala besar di Pangkalpinang, kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan tetap harus ditingkatkan. Kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah, mengingat potensi konflik dapat muncul sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Ini bukan berarti tidak akan terjadi konflik yang besar. Ini artinya bahwa melalui rapat koordinasi ini, yang kita inginkan tujuannya adalah memitigasi potensi-potensinya terjadinya konflik sosial,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Menurut Wali Kota, langkah mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mendeteksi potensi persoalan, melakukan pencegahan, hingga menyiapkan langkah penanganan apabila konflik benar-benar terjadi. Dengan demikian, setiap potensi gangguan sosial dapat direspons secara cepat dan tepat sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Saparudin juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan komunikasi antarlembaga. Ia meminta seluruh unsur terkait aktif menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi atau persoalan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
“Kita harapkan dengan adanya rapat koordinasi terpadu penanganan konflik sosial ini, tentu harus membuka mata dan telinga ketika ada informasi-informasi yang bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Ini harus kita lakukan dan juga perlu saling memberikan informasi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Saparudin menyampaikan apresiasi kepada Polresta Pangkalpinang, Kodim, Satpol PP, Imigrasi, Kementerian Agama, serta seluruh instansi terkait yang selama ini telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemkot Pangkalpinang. Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat agar setiap persoalan yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin.
Melalui rapat koordinasi terpadu ini, Pemkot Pangkalpinang berharap seluruh unsur terkait memiliki kesamaan langkah dan komitmen dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas sosial. Sinergi lintas instansi diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata dalam mencegah dan menangani potensi konflik sosial di Kota Pangkalpinang. (*/tim)















