PANGKALPINANG, DAN – Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan pengelolaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sebagai upaya meningkatkan literasi kependudukan di kalangan generasi muda. Penguatan tersebut dibahas dalam Forum Koordinasi dan Penguatan Pengelolaan SSK Babel bertema “Penguatan Sinergi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Sekolah Siaga Kependudukan” di Ruang Tanjung Pesona, Kantor Gubernur Babel, Selasa (27/10/2026).
Anggota Tim Kerja 1 Pengelolaan Kependudukan Perwakilan BKKBN Babel, Damayanti, hadir sebagai narasumber untuk memaparkan kebijakan dan strategi pengelolaan SSK. Materi yang disampaikan meliputi arah pembangunan kependudukan melalui pendidikan, strategi penguatan pengelolaan SSK, peran sekolah dalam meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap isu kependudukan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dan keberlanjutan program di daerah.
Dalam pemaparannya, Damayanti menegaskan, Sekolah Siaga Kependudukan bukan sekadar program di lingkungan pendidikan, melainkan upaya bersama untuk membangun pemahaman dan kepedulian generasi muda terhadap persoalan kependudukan sejak dini. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar program tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Sekolah Siaga Kependudukan bukan sekadar program di lingkungan sekolah, tetapi merupakan upaya bersama untuk menanamkan pemahaman dan kepedulian generasi muda terhadap isu kependudukan sejak dini. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Penguatan kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan, meningkatkan kapasitas pengelola program dan tenaga pendidik, serta memastikan materi kependudukan dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam proses pembelajaran. Melalui koordinasi yang intensif, berbagai kendala dalam pelaksanaan SSK diharapkan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Forum tersebut turut diarahkan untuk merumuskan rekomendasi sebagai landasan tindak lanjut pengelolaan Sekolah Siaga Kependudukan di Babel. Kesamaan pemahaman dan komitmen antarpemangku kepentingan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan SSK, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada kegiatan di sekolah, tetapi juga pada keberlanjutan program.
Melalui penguatan Sekolah Siaga Kependudukan, literasi kependudukan di lingkungan pendidikan diharapkan semakin berkembang. Dengan bekal pengetahuan dan kesadaran yang memadai, generasi muda diharapkan mampu memahami berbagai persoalan kependudukan serta berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. (*/red)
