PANGKALPINANG, DAN – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji meninjau langsung kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Kamis (6/8/2026). Kunjungan tersebut merupakan rangkaian agenda kerja Menteri Wihaji di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden berjalan sesuai standar operasional dan tepat sasaran.
Wihaji menyampaikan,secara nasional penerima manfaat Program MBG 3B telah mencapai lebih dari 9,6 juta orang. Sementara di Babel, sebanyak 33.852 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah menerima manfaat program tersebut.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan program ini benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Yang diminta Presiden adalah jangan hanya banyak berdiskusi, tetapi cek langsung ke lapangan. Kalau ada persoalan segera diselesaikan,” ujarnya.
Di SPPG Lontong Pancur, Wihaji memastikan pelayanan telah berjalan sesuai standar. Sebanyak 498 penerima manfaat telah dilayani oleh dapur tersebut. Menurutnya, kualitas makanan, proses distribusi, hingga pemenuhan standar operasional telah berjalan dengan baik. Ia juga mengingatkan seluruh SPPG agar wajib menyalurkan MBG khusus kelompok 3B.
Dari 107 SPPG yang telah beroperasi di Babel, tercatat 94 SPPG telah mendistribusikan MBG bagi kelompok 3B. Wihaji meminta SPPG yang belum melaksanakan distribusi segera berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Babel agar seluruh sasaran dapat segera menerima manfaat.
“Program ini merupakan bagian dari upaya menurunkan prevalensi stunting dengan memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memperoleh asupan gizi yang cukup sejak dini,” katanya.
Selain meninjau MBG, Wihaji juga mengunjungi sejumlah keluarga berisiko stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) khususnya dekat kawasan Pangkalarang, Ketapang.. Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan, karena apabila anak sudah mengalami stunting, peluang pemulihannya sangat terbatas.
Wihaji menjelaskan bantuan yang diberikan kepada keluarga berisiko stunting tidak melalui kementerian, melainkan langsung disalurkan oleh para orang tua asuh yang berasal dari berbagai pihak, termasuk perusahaan dan perbankan.
“Negara harus tetap hadir. Melalui program orang tua asuh ini, bantuan bisa langsung diterima masyarakat meskipun terdapat kendala administratif seperti kepemilikan sertifikat rumah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Fazar Supriadi Sentosa, mengatakan kunjungan Menteri bertujuan memastikan seluruh layanan MBG dijalankan sesuai standar operasional.
“Hasil pengecekan menunjukkan seluruh proses sudah berjalan baik, mulai dari penyediaan makanan, distribusi hingga penerima manfaat. Program yang menjadi tanggung jawab BKKBN memang difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, termasuk edukasi kepada keluarga,” ujarnya.
Fazar menambahkan, pengawasan dilakukan secara berlapis karena data penerima manfaat telah terintegrasi dan didukung oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan sehingga distribusi dapat dipantau secara langsung. Dia meyakini, penyaluran program MBG B3 tepat sasaran karena sudah sesuai dengan validasi data yang dimiliki sesuai nama dan alamat.
“Harapannya ini nanti, pertama kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Kemudian, tergugahlah mitra-mitra yang lain bisa membantu masyarakat di Provinsi Babel, baik perusahaan BUMN maupun yang lain,” pintanya.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna menyatakan, Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berkolaborasi dengan berbagai perangkat daerah untuk memastikan kualitas layanan MBG tetap terjaga. Pengawasan dilakukan bersama dinas terkait agar program berjalan sesuai standar dan tepat sasaran.
“Kita ada satgas MBG dari pemerintah, sekda dinas pagan dan lain-lain, itu fungsi kita pengaawasan, agar tepat sasaran dan memang kualitas baik
Wawako juga menegaskan, berdasarkan pantauan Menteri Wihaji, standar kualiras SPPG sudah baik. Dan pelaksanaan program berjalan baik, namun tetap ditegaskan terkait pengawasan.
“Dari hasil peninjauan hari ini, Menteri juga menyampaikan bahwa pelayanan di lokasi ini sudah berjalan dengan baik,” pungkasnya. (tim)
