PANGKALPINANG, DAN – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menegaskan, Executive Preview Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 menjadi forum strategis untuk memperluas wawasan kebangsaan sekaligus memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah konkret dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
“Hari ini kami mengikuti Executive Preview Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 secara virtual. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) untuk memperkuat kapasitas pimpinan daerah di seluruh Indonesia,” ujarnya saat ditemui di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (13/7/2026).
Wali Kota menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah memperoleh berbagai perspektif strategis yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah.
“Pemerintah Kota Pangkalpinang optimistis mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus melahirkan berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Beragam materi yang disampaikan menjadi bekal penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan mempercepat pembangunan di Kota Pangkalpinang,” ungkapnya.
Executive Preview KPPD Angkatan III Tahun 2026 menghadirkan narasumber dari Lemhannas RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Purnomo Yusgiantoro Center. Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari ketahanan nasional, geopolitik, kepemimpinan daerah, hingga strategi menghadapi tantangan pembangunan di era transformasi digital.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para kepala daerah semakin siap menghadapi dinamika pembangunan nasional maupun global, sekaligus mampu menghadirkan kebijakan yang inovatif, responsif, dan selaras dengan arah pembangunan Indonesia ke depan. (*/tim)
