PANGKALPINANG, DAN – Sebagai bentuk komitmen menghadirkan kesejahteraan masyarakat, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menegaskan, pelayanan publik harus menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi warga. Pemerintah daerah dituntut responsif dan mampu menghadirkan solusi nyata meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan mekanisme pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Saparudin saat menghadiri Acara Apresiasi dan Penghargaan kepada Pimpinan dan Pengawal Unit Pelayanan Publik yang meraih kategori kualitas pelayanan baik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Smart Room Center Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (24/6/2026).
Dalam sambutannya, Prof. Saparudin menekankan bahwa setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus segera diantisipasi dan ditangani dengan pelayanan terbaik. Menurutnya, pemerintah tidak boleh bersikap pasif ketika menerima keluhan masyarakat.
“Permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat haruslah dengan cepat dan responsif kita antisipasi serta kita berikan pelayanan yang terbaik,” tegasnya.
Prof. Saparudin menjelaskan, tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan karena pemerintah harus mengikuti proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Namun demikian, pemerintah tetap wajib menunjukkan langkah-langkah konkret sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.
Salah satu contoh yang disampaikannya adalah penanganan jalan rusak. Menurut Prof. Saparudin, meskipun perbaikan permanen memerlukan proses penganggaran, pemerintah tetap dapat melakukan tindakan sementara untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kita tidak bisa hari ini diomongkan, besok langsung selesai. Tetapi paling tidak harus ada yang bisa kita perbuat. Misalnya menutup lubang-lubang jalan terlebih dahulu sambil menyiapkan perbaikan yang lebih permanen pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Selain itu, Prof. Saparudin menilai keterbukaan informasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Pemerintah harus menjelaskan secara jujur berbagai keterbatasan yang dihadapi tanpa mengurangi upaya untuk terus memberikan pelayanan terbaik.
“Masyarakat harus memahami itu dan kita wajib menjelaskan itu. Tetapi aksi-aksi nyata untuk memenuhi harapan masyarakat tetap harus kita lakukan walaupun belum bisa sepenuhnya memenuhi harapan mereka,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan penghargaan kepada tiga perangkat daerah yang dinilai berhasil menghadirkan pelayanan publik berkualitas, yaitu Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, RSUD Depati Hamzah, dan SMP Negeri 1 Pangkalpinang. Prof. Saparudin menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut sekaligus mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk menghadirkan pelayanan yang semakin profesional dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Khusus kepada RSUD Depati Hamzah, Prof. Saparudin menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang merata dan tanpa diskriminasi. Ia meminta seluruh masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Semua harus kita layani. Ada atau tidak ada biaya, layani dulu. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyiapkan anggaran untuk memastikan masyarakat pada desil 1 sampai dengan desil 5 bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas,” ungkapnya.
Sementara itu, kepada Dinas Sosial, Prof. Saparudin mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Prioritas bantuan, kata dia, harus diberikan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Adil itu bukan sama rata dan bukan sama rasa. Adil itu ketika yang sangat membutuhkan memang mendapatkan prioritas. Maka prioritasnya adalah desil 1, kemudian desil 2, 3, 4, dan 5,” jelasnya.
Wali Kota juga meminta Dinas Sosial terus memperbarui data penerima bantuan agar program pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pembaruan data yang akurat dinilai menjadi kunci keberhasilan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Data harus terus diperbarui. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa berhak tetapi tidak menerima bantuan karena datanya tidak terbarui dengan baik,” katanya. (*/tim)
