PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) resmi meluncurkan Gerakan Bangun Zona Integritas Babel (Gerbang ZI Babel) sekaligus mendeklarasikan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Melalui gerakan ini, seluruh perangkat daerah didorong untuk membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Peluncuran yang dikoordinasikan Biro Organisasi Setda Babel tersebut berlangsung di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/6/2026). Kegiatan dihadiri langsung Gubernur Babel, Hidayat Arsani, Asisten III Setda Babel, Kepala Biro Organisasi, para kepala perangkat daerah, pejabat administrator, tim reformasi birokrasi, dan tim penilai internal.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar program pemerintah, melainkan sebuah perjalanan perubahan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, profesional, adaptif, dan melayani masyarakat. Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan harus dijawab dengan komitmen nyata dari seluruh aparatur pemerintah.
“Pembangunan zona integritas harus kita maknai sebagai komitmen bersama untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, Gerbang ZI Babel merupakan inovasi daerah sekaligus simbol gerakan kolektif untuk mewujudkan birokrasi Pemprov Babel yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Gubernur juga mengapresiasi Biro Organisasi Setda Babel yang menginisiasi program tersebut sebagai langkah percepatan pembangunan zona integritas di seluruh perangkat daerah.
Pada tahap awal, sebanyak 12 perangkat daerah ditetapkan sebagai lokus pembangunan Zona Integritas berdasarkan hasil asesmen dan rapor kinerja. Selain itu, satu perangkat daerah yang telah menyandang predikat WBK akan didorong untuk meningkat menjadi WBBM sehingga total terdapat 13 perangkat daerah yang menjadi pionir perubahan.
Gubernur berharap perangkat daerah yang telah ditetapkan tersebut dapat menjadi role model bagi organisasi perangkat daerah lainnya. Menurutnya, keberhasilan pembangunan zona integritas tidak boleh berhenti pada seremoni pencanangan, tetapi harus diwujudkan melalui penguatan manajemen perubahan, perbaikan tata kelola, peningkatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK.
“Keberhasilan Zona Integritas tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, maka sesungguhnya kita telah berhasil,” tegasnya.
Melalui Gerbang ZI Babel, Pemprov Babel menargetkan seluruh perangkat daerah secara bertahap membangun Zona Integritas dan melahirkan unit kerja yang berpredikat WBK maupun WBBM. Gubernur juga mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menjadi motor penggerak perubahan serta teladan dalam membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi. (*/red)
