PANGKALPINANG, DAN – Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat sektor ketenagakerjaan mulai menunjukkan hasil nyata sepanjang Tahun Anggaran 2025–2026. Pemprov Babel melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berhasil merealisasikan berbagai program strategis, mulai dari pelatihan tenaga kerja, pengawasan perusahaan, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani menegaskan bahwa penyiapan tenaga kerja lokal yang kompeten serta perlindungan terhadap hak pekerja menjadi kunci utama dalam menekan angka pengangguran dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan Disnaker Babel secara terukur dan berkelanjutan.
Dalam aspek hubungan industrial, Pemprov Babel berhasil menjaga kondusivitas dunia usaha melalui program pencegahan perselisihan ketenagakerjaan. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 10 rekomendasi penyelesaian perkara hubungan industrial berhasil dirumuskan untuk menangani persoalan ketenagakerjaan yang berdampak pada kepentingan tingkat provinsi.
Langkah preventif tersebut dinilai efektif menjaga stabilitas hubungan antara pekerja dan perusahaan. Seluruh pengaduan ketenagakerjaan yang masuk selama tahun 2025 juga berhasil diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah.
Keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja turut dibuktikan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Kebijakan itu menjadi dasar hukum dalam menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan dunia usaha di Bangka Belitung.
Di sektor peningkatan kompetensi tenaga kerja, Pemprov Babel melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mengalokasikan anggaran untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Program pelatihan berbasis kompetensi tersebut dipusatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sepanjang 2025, sebanyak 208 pencari kerja berhasil mengikuti pelatihan kerja. Rinciannya, 64 peserta dibiayai melalui APBD dan 144 peserta melalui dukungan APBN.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Fokus utama pelatihan ditujukan kepada pemuda lokal sebagai upaya memperkuat kualitas SDM daerah.
Sementara itu, pengawasan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan juga diperkuat. Melalui Program Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnaker Babel melakukan pemantauan langsung terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah Bangka Belitung.
Tercatat sebanyak 325 perusahaan diawasi sepanjang tahun 2025 dalam penerapan norma ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 perusahaan berhasil mencapai tingkat kepatuhan tertinggi dan menerapkan standar ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keberhasilan berbagai program tersebut memperlihatkan fokus pemerintah daerah yang tidak hanya menitikberatkan pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kualitas SDM, perlindungan pekerja, dan stabilitas ekonomi daerah. (*/ril)
