Pangkalpinang

Pansus DPRD Babel Bahas Revisi Zonasi Laut, Usulan Tambang dan Wilayah Tangkap Nelayan Dihimpun

×

Pansus DPRD Babel Bahas Revisi Zonasi Laut, Usulan Tambang dan Wilayah Tangkap Nelayan Dihimpun

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG, DAN – Panitia Khusus (Pansus) revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menghimpun usulan pemerintah kabupaten terkait perubahan peruntukan ruang laut, khususnya zona pertambangan dan wilayah tangkap nelayan. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya penyesuaian tata ruang laut agar selaras dengan kebutuhan daerah, aspirasi masyarakat pesisir, serta kondisi terkini.

Penghimpunan usulan tersebut dibahas dalam rapat Pansus yang berlangsung di Ruang Pansus DPRD Babel, Kamis (19/11/2026). Sejumlah daerah telah menyampaikan usulan, yakni Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Belitung, sementara Pansus masih menunggu kelengkapan dokumen usulan dari Kabupaten Bangka.

Anggota Pansus, Sardi, mengatakan masukan pemerintah daerah akan menjadi salah satu dasar pembahasan perubahan zonasi. Menurutnya, keterlibatan kepala daerah diperlukan agar penataan ruang laut dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di masing-masing wilayah.

“Jadi kepala daerah mengusulkan, berarti mereka proaktif. Pansus akan bekerja sesuai dengan usulan kepala daerah,” ujar Sardi.

Selain menginventarisasi usulan perubahan zona, Pansus juga berupaya melengkapi data mengenai keberadaan dan aktivitas izin usaha pertambangan (IUP), terutama yang berada di wilayah laut. Kelengkapan data tersebut dinilai penting agar setiap pembahasan dan rekomendasi perubahan zonasi memiliki dasar informasi yang jelas.

Sardi menjelaskan, berdasarkan komunikasi sebelumnya dengan pemerintah pusat, penyesuaian IUP PT Timah yang telah dibahas sejauh ini berkaitan dengan wilayah darat, bukan kawasan laut. Karena itu, persoalan perizinan pertambangan di laut masih menjadi perhatian tersendiri dalam proses revisi RZWP3K.

Untuk memperkuat hasil pembahasan, Pansus juga menyiapkan rekomendasi secara terperinci. Dokumen tersebut nantinya harus mencantumkan wilayah, titik koordinat, serta zona yang diusulkan untuk disesuaikan agar memiliki kejelasan lokasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat.

Sardi berharap pemerintah pusat dapat mendukung proses penataan ruang laut dengan memperhatikan aspirasi masyarakat pesisir. Ia menegaskan bahwa revisi RZWP3K harus mengacu pada regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi terbaru di lapangan, terutama terkait perlindungan ruang laut dan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya pesisir.

“Fokus kita sekarang laut. Penyesuaiannya harus mengacu pada regulasi dan kondisi terbaru. Kalau darat, itu persoalan berbeda,” tegasnya. (*/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *