PANGKALPINANG, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan meninjau langsung lokasi aktivitas pertambangan pasir PT BBE di kawasan Teluk Uber, Kabupaten Bangka, untuk menelusuri polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keberatan warga sekaligus memastikan legalitas perizinan, administrasi, dan kesesuaian tata ruang kegiatan pertambangan tersebut.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, memastikan peninjauan lapangan akan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan. Langkah ini diambil setelah DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (19/11/2026), guna memperoleh penjelasan secara menyeluruh sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Didit mengatakan, DPRD akan mengedepankan prinsip objektivitas dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan. PT BBE dan Bupati Bangka akan diundang dalam pembahasan lanjutan agar persoalan tersebut dapat dikaji berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin mendengar semuanya secara berimbang. Perusahaan harus diberi ruang menjelaskan, begitu juga pemerintah daerah karena lokasi kegiatan berada di wilayah Kabupaten Bangka,” kata Didit usai RDP.
Ia menjelaskan, persoalan tata ruang tidak sekadar menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pengaturan zonasi yang menjadi kewenangan provinsi juga berkaitan langsung dengan kebijakan pemanfaatan ruang di tingkat pemerintah daerah.
Karena itu, DPRD perlu memastikan dokumen administrasi serta ketentuan tata ruang yang menjadi dasar pelaksanaan aktivitas pertambangan pasir tersebut. Hasil peninjauan lapangan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi lokasi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kita tidak sedang mempermasalahkan siapa yang memiliki kewenangan. Yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh administrasi dan pemanfaatan ruangnya sudah sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan pasir PT BBE di kawasan Teluk Uber turut menjadi sorotan dalam RDP. Perwakilan warga, Abun, mengungkapkan bahwa keberatan masyarakat telah muncul sejak 2024 dan sebelumnya sudah dibahas melalui musyawarah warga setempat.
Menurut Abun, penolakan tersebut didasari kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, keberlangsungan wilayah tangkap nelayan, serta potensi gangguan terhadap kawasan wisata Pantai Tikus Mas. Warga menilai aktivitas pertambangan di kawasan pesisir perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun mengancam sumber penghidupan masyarakat.
Ia juga mengingatkan adanya potensi perubahan kondisi garis pantai yang dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko abrasi. Jika tidak dikaji secara cermat, dampak aktivitas pertambangan tersebut dikhawatirkan turut mengancam keberadaan kawasan wisata Pantai Tikus Mas.
“Kalau aktivitas ini terus berlangsung dan berdampak pada kondisi pesisir, Pantai Tikus Mas bisa terancam. Bukan tidak mungkin, suatu saat kawasan itu akan habis,” ungkap Abun.
Melalui peninjauan lapangan dan pembahasan lanjutan, DPRD Babel diharapkan dapat memperoleh gambaran utuh mengenai polemik tersebut. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk memastikan aktivitas pertambangan pasir PT BBE berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, lingkungan pesisir, dan keberlanjutan kawasan wisata Teluk Uber. (*/tim)













