PANGKALPINANG – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pemantauan pelaksanaan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM di wilayah tahun 2026, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Kong Djie Coffee, Pangkalpinang, dengan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, khususnya yang menyangkut perempuan dan anak.
Rapat dihadiri Kepala Kanwil KemenHAM Babel Suherman, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yulizar Akhmad Djaya, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Syamsudin M, serta Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Anis Ratna Ningsih bersama seluruh pegawai Kanwil KemenHAM Babel.
Sejumlah instansi turut hadir, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Keluarga Berencana Provinsi Babel, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Babel, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Kementerian Hukum, Balai Pemasyarakatan Kelas I Pangkalpinang, serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian HAM, kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Kanwil KemenHAM Babel, Suherman.
Dalam sambutannya, Suherman menegaskan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, mulai dari hak hidup, hak mendapatkan penghormatan, hak perlindungan, hingga hak memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak.
Menurutnya, kehadiran KemenHAM di tengah masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan kelompok rentan, mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian serius.
Ia juga menyoroti berbagai persoalan yang terjadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perundungan di lingkungan sekolah, serta anak-anak yang tidak memperoleh akses pendidikan akibat berbagai faktor.
Suherman menyampaikan Kanwil KemenHAM Babel memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, serta mediasi terhadap berbagai pengaduan dan persoalan HAM yang terjadi di wilayah Bangka Belitung.
Sejumlah kasus yang pernah ditangani, menurutnya, terjadi di Koba, Namang, Kabupaten Bangka, dan beberapa daerah lainnya.
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang hadir dan berharap koordinasi lintas instansi dapat semakin diperkuat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rapat kemudian dipandu Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Syamsudin M, yang memaparkan berbagai persoalan perempuan dan anak yang menjadi perhatian Kanwil KemenHAM Babel.
Persoalan tersebut meliputi pekerja anak di bawah umur, stunting, anak tidak sekolah, perundungan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kasus perceraian dengan pihak istri sebagai penggugat.
Menurut Syamsudin, berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian bersama melalui sosialisasi, pemantauan, pendampingan, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganannya.
Dalam sesi pemaparan materi, narasumber Luqman Farisi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Babel menjelaskan perempuan dan anak merupakan subjek HAM yang memiliki hak dasar untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Ia menegaskan perempuan memiliki hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, serta partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.
Luqman juga memaparkan data kasus perempuan dan anak yang tercatat selama periode 2024–2025. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 215 kasus yang terlaporkan, sementara jumlah kasus diperkirakan dapat lebih besar apabila seluruh kejadian dilaporkan.
Ia turut menyoroti kondisi di wilayah Lepar Pongok yang dinilai memiliki tantangan dalam kualitas pendidikan sehingga berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap persoalan perempuan dan anak.
Menurutnya, pemenuhan hak pendidikan serta perlindungan anak menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), lanjutnya, telah melakukan berbagai upaya penanganan melalui advokasi, penyediaan advokat pendamping, layanan psikologis untuk pemulihan korban, serta rumah aman bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
Sementara itu, narasumber kedua, Ayu Kusuma dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Babel, menyampaikan pentingnya kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani perkara perempuan dan anak.
Ia menjelaskan penyidik yang menangani perkara tersebut harus memiliki kompetensi khusus, termasuk sertifikasi bagi penyidik yang menangani kasus anak.
Upaya pencegahan juga dinilai penting dilakukan melalui sosialisasi kepada pelajar mengenai bahaya kekerasan dan tindak kriminal, sehingga anak-anak dapat memahami hak serta kewajibannya dan terhindar dari perilaku yang merugikan.
Dalam penanganan kasus, sejumlah langkah dilakukan melalui mediasi, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan dan Dinas Sosial untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang melibatkan perwakilan Dinas Sosial, Kanwil Kementerian Hukum, Balai Pemasyarakatan, LPKA, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil KemenHAM Babel.
Dalam penutup kegiatan, Suherman mengajak seluruh instansi dan peserta untuk memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
Ia juga menyampaikan perlunya rekomendasi terkait usulan peraturan daerah yang mengatur jam aktivitas malam bagi anak sebagai salah satu langkah preventif untuk melindungi mereka dari potensi kekerasan dan berbagai risiko lainnya.
Melalui kegiatan pemantauan ini, Kanwil KemenHAM Babel berharap penanganan pengaduan HAM dapat berjalan lebih terkoordinasi, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perlindungan HAM bagi masyarakat di Bangka Belitung. (ril)













