PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai mematangkan program pembangunan strategis 2025-2029 dengan menitikberatkan pada penyelesaian berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Persoalan lingkungan, persampahan, banjir, revitalisasi pasar, kemiskinan, perumahan hingga stunting menjadi sejumlah isu prioritas yang akan diterjemahkan ke dalam program lintas perangkat daerah.
Arah tersebut disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin dalam Paparan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Ruang Pertemuan BAPPERIDA Kota Pangkalpinang, Kamis (27/8/2026). Kegiatan itu dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, Pj. Sekda, para asisten, pimpinan perangkat daerah serta para camat.
Saparudin menegaskan, penyusunan program strategis harus berangkat dari kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Menurutnya, berbagai persoalan perkotaan tidak cukup hanya diidentifikasi, tetapi harus diterjemahkan menjadi program yang terukur dan berkelanjutan.
“Sebetulnya kita melihat dari kondisi yang ada sekarang di Kota Pangkalpinang. Isu-isu yang ada terkait dengan persoalan-persoalan, misalnya persoalan lingkungan perkotaan, bagaimana kita harus membuat ketahanan lingkungan, sampah, banjir, itu harus kita programkan ke depannya untuk bisa kita atasi,” katanya.
Menurut Saparudin, persoalan persampahan menjadi salah satu pekerjaan penting yang membutuhkan penanganan secara terarah. Pengelolaan sampah, kata dia, harus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan lingkungan perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain lingkungan, pembenahan sektor perdagangan juga menjadi perhatian pemerintah kota. Sebagai kota yang bergerak pada sektor jasa dan perdagangan, Pangkalpinang dinilai perlu memastikan kapasitas dan kondisi pasar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pangkalpinang ini kan kota jasa perdagangan, kita punya pasar. Pasar kita ini kapasitasnya sudah cukup belum? Kalau belum ya harus kita tambah,” ujarnya.
Wali Kota mengatakan, pemerintah tidak hanya perlu melihat kapasitas pasar, tetapi juga memastikan fasilitas dan standar pelayanannya memenuhi kebutuhan publik. Jika belum memenuhi kriteria, revitalisasi pasar dinilai menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan.
“Pasar yang ada ini sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah pasar yang bisa melayani publik belum? Kalau belum ya sekarang harus kita benahi. Kita revitalisasi pasarnya,” tegasnya.
Di sektor sosial, pemerintah juga memasukkan persoalan kemiskinan, kebutuhan perumahan masyarakat dan stunting sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan. Penanganan persoalan tersebut dinilai membutuhkan program yang tepat sasaran agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pangkalpinang misalnya tingkat kemiskinan masih ada, bagaimana kita mengatasi. Kemudian perumahan yang masih belum, perumahan orang-orang yang masih membutuhkan program-program pembangunan perumahan, kemudian penanganan masyarakat miskin, kemudian anak-anak misalnya stunting,” jelasnya.
Untuk memastikan berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara efektif, Saparudin menekankan pentingnya integrasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena sejumlah persoalan kota memiliki keterkaitan dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Hari ini sebetulnya kita membumikan visi-visi ke dalam program kegiatan yang harus tersinkronisasi antara masing-masing OPD. Jangan satu-satu OPD, tapi terintegrasi semua,” tegasnya.
Wali Kota juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memahami arah pembangunan yang telah ditetapkan. Visi dan misi kepala daerah, kata Saparudin, harus dipahami bersama hingga ke seluruh perangkat pemerintahan sehingga setiap program memiliki tujuan yang sama.
“Visi-visi itu kita semua, semua karyawan, semua OPD itu harus tahu semua, mau ke mana kita dibawa di Pangkalpinang,” ujarnya.
Saparudin menambahkan, penyelarasan program strategis akan dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap perangkat daerah memiliki arah kerja yang sama. Dengan sinkronisasi tersebut, pemerintah berharap visi pembangunan Kota Pangkalpinang dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.
“Kita lakukan ini secara rutin kegiatan-kegiatan,” pungkasnya. (*/tim)
