PANGKALPINANG, DAN – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menegaskan, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah pusat terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Penegasan itu disampaikan menyusul ramainya unggahan penolakan terhadap LGBT yang belakangan memenuhi media sosial masyarakat di Bangka Belitung.
Menurut Saparudin, pemerintah daerah tidak akan mengambil kebijakan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Seluruh langkah yang diambil Pemkot Pangkalpinang akan mengacu pada regulasi nasional yang berlaku.
“Prinsipnya kita mengikuti pemerintah pusat. Bila pemerintah pusat melarang, tentu kita juga melarang dan akan menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).
Wali Kota menjelaskan, apabila pemerintah pusat menerbitkan regulasi terkait isu tersebut, maka pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan sekaligus menyampaikan isi aturan kepada masyarakat. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat memahami kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kemudian kita akan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.
Selain berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat, Saparudin mengatakan, Pemkot Pangkalpinang terus memperkuat pembinaan mental masyarakat melalui berbagai program keagamaan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai moral di tengah masyarakat.
Menurut Wali Kota, pembinaan mental dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang digelar pemerintah daerah, rumah-rumah ibadah, hingga lembaga pendidikan. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat nilai sosial dan keagamaan masyarakat.
“Makanya kita selalu melaksanakan pembinaan mental secara rutin kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota, pembinaan mental di tempat-tempat ibadah, maupun melalui kegiatan pendidikan,” ujarnya.
Belakangan, isu LGBT kembali menjadi perhatian publik di Bangka Belitung setelah banyak warganet mengunggah konten penolakan melalui Instagram, baik dalam bentuk unggahan di feed maupun Instagram Story. Menanggapi berkembangnya isu tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang memastikan seluruh kebijakan yang diambil akan tetap berpedoman pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. (*/tim)
