JAKARTA, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membawa persoalan pertambangan timah di Pulau Belitung ke pemerintah pusat. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan, rombongan meminta adanya diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mengatasi terbatasnya kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk yang dinilai telah memicu perlambatan ekonomi masyarakat.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Rombongan dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, serta Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Babel menegaskan bahwa keterbatasan kuota RKAB PT Timah Tbk telah berdampak langsung terhadap aktivitas pertambangan rakyat. Produksi timah yang dihasilkan masyarakat tidak dapat terserap secara optimal sehingga pendapatan para penambang ikut menurun.
Kondisi tersebut kemudian berimbas pada perlambatan ekonomi di Pulau Belitung. Menurunnya daya beli masyarakat, berkurangnya aktivitas usaha, hingga menyusutnya kesempatan kerja menjadi dampak lanjutan yang kini dirasakan berbagai lapisan masyarakat.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak hanya menyangkut sektor pertambangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat Belitung secara keseluruhan.
“Intinya kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” ujarnya.
Selain persoalan RKAB, rombongan juga memaparkan kondisi riil di lapangan, mulai dari melambatnya perputaran ekonomi, menurunnya daya serap tenaga kerja, hingga kekhawatiran masyarakat terhadap keberlangsungan usaha penambang rakyat apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan menyambut baik kedatangan DPRD Babel beserta jajaran pemerintah daerah. Ia mengapresiasi langkah yang ditempuh melalui jalur komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya mencari solusi atas persoalan strategis yang tengah dihadapi masyarakat Pulau Belitung. (*/tim/ril)
