PANGKALPINANG, DAN – Kepastian pasokan listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi salah satu sorotan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI yang digelar di Pangkalpinang, Rabu (8/7/2026). Dalam agenda tersebut, PT PLN (Persero) menegaskan bahwa sistem kelistrikan di Bangka Belitung berada dalam kondisi aman, memiliki cadangan daya yang memadai, serta siap mendukung kebutuhan masyarakat maupun pertumbuhan investasi di daerah.
Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya itu dilaksanakan dalam rangka menghimpun masukan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan. Kegiatan tersebut dihadiri anggota Komisi XII DPR RI, Pemprov Babel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Babel, PT PLN (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, serta akademisi dari Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Politeknik Manufaktur Negeri Babel.
Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyerap berbagai masukan dari pemerintah daerah, pelaku industri, dan kalangan akademisi terkait penyempurnaan regulasi ketenagalistrikan nasional. Pembahasan meliputi penguatan tata kelola sektor ketenagalistrikan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kesiapan menghadapi transisi energi, hingga penciptaan iklim investasi yang tetap berpihak pada kepentingan nasional.
Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), M. Fahrur Rozy menegaskan, tidak terdapat kondisi defisit listrik di Babel. Menurutnya, kapasitas pembangkit dan sistem kelistrikan yang tersedia masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sektor industri.
“Listrik di Bangka Belitung aman, kapasitas juga aman. Jadi kalau dibilang defisit itu tidak benar. Apabila ada permintaan masuk, baik dari sektor industri maupun masyarakat yang ingin memasang atau menambah kebutuhan listrik, insyaallah semuanya akan terlayani. PLN Bangka Belitung selalu memastikan sistem dan jaringan kelistrikan di Bangka Belitung tetap aman,” ujarnya.
Fahrur menjelaskan, PLN terus menjaga keandalan pasokan listrik melalui penguatan infrastruktur, pemeliharaan jaringan secara berkala, serta kesiapan operasional. Langkah tersebut dilakukan agar sistem kelistrikan tetap andal dalam mendukung aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Babel, Ira Savitri menambahkan, PLN terus berkomitmen meningkatkan keandalan sistem kelistrikan sekaligus kualitas pelayanan kepada pelanggan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan infrastruktur, pemeliharaan jaringan secara berkelanjutan, dan peningkatan layanan kepada masyarakat.
“PLN UIW Bangka Belitung berkomitmen memastikan pasokan listrik tetap andal dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat maupun pertumbuhan investasi di daerah. Dengan kapasitas daya yang mencukupi, kami siap melayani permohonan pasang baru maupun penambahan daya, sekaligus terus meningkatkan kualitas layanan agar listrik menjadi penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan, revisi UU Ketenagalistrikan menjadi kebutuhan mendesak karena sektor ketenagalistrikan merupakan layanan publik yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Menurutnya, masukan dari pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan regulasi agar mampu menjawab tantangan sektor ketenagalistrikan di masa depan.
Bambang juga menegaskan, penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan, termasuk oleh badan usaha yang memiliki wilayah usaha, harus tetap mengedepankan daya saing, kualitas pelayanan, dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Bagi pihak-pihak swasta yang memiliki wilayah usaha, dalam pengaturannya tetap harus memperhatikan daya kompetitif, pelayanan, dan sebagainya. Sehingga yang kita inginkan adalah dari Undang-Undang ini nantinya dapat memberikan masukan-masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dan industri ketenagalistrikan,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja spesifik tersebut, sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, akademisi, dan BUMN sektor energi diharapkan semakin memperkuat ketahanan energi nasional. Di sisi lain, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi bagi pembangunan, investasi, serta pertumbuhan ekonomi di Babel. (*/red)
