JAKARTA, DAN – Upaya memperjuangkan nasib petani sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai membuahkan hasil. Kementerian Pertanian Republik Indonesia berkomitmen menindaklanjuti persoalan rendahnya harga tandan buah segar (TBS) dengan mengundang perusahaan pabrik kelapa sawit se-Indonesia dalam forum khusus yang akan digelar pekan depan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara DPRD Babel bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel dengan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk mencari solusi terhadap persoalan harga sawit yang selama beberapa bulan terakhir dikeluhkan petani. Menurutnya, pemerintah pusat merespons cepat berbagai aspirasi yang disampaikan daerah.
“Alhamdulillah, respons dari Kementerian Pertanian sangat cepat. Insya Allah pada pekan depan Bapak Menteri akan mengundang perusahaan pabrik kelapa sawit se-Indonesia. Dalam pertemuan itu juga akan diundang aparat penegak hukum, termasuk unsur kepolisian. Kami sudah menyampaikan secara langsung kondisi harga sawit di Bangka Belitung,” ujarnya.
Langkah Kementerian Pertanian tersebut dinilai penting karena persoalan harga TBS tidak hanya terjadi di Babel, tetapi juga dirasakan petani sawit di sejumlah daerah lainnya. Dengan mempertemukan pemerintah, perusahaan, dan aparat penegak hukum, diharapkan lahir kesepahaman bersama dalam menciptakan tata niaga sawit yang lebih adil dan transparan.
Selain persoalan harga, DPRD Babel juga menyampaikan kendala lain yang dihadapi petani, yakni distribusi pupuk dan biaya produksi yang terus meningkat. Ketersediaan pupuk yang memadai dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas kebun rakyat dan meningkatkan daya saing sektor perkebunan.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Babel turut mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Regulasi tersebut mengatur mekanisme penetapan harga berdasarkan klasifikasi petani mitra dan nonmitra sehingga dapat memberikan kepastian harga yang lebih berkeadilan.
“Kami berharap Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat menentukan harga TBS sesuai regulasi yang berlaku. Dengan adanya klasifikasi petani mitra dan nonmitra, maka mekanisme penetapan harga menjadi lebih jelas dan transparan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah guna memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah pusat dapat berjalan efektif di lapangan. Pengawasan yang kuat dinilai penting agar tata niaga sawit dapat berlangsung secara sehat dan berpihak kepada petani.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar dan Edi Nasapta, serta anggota DPRD Babel Elvi Diana dan Me Hoa. Kehadiran para legislator tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal kepentingan ribuan petani sawit yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Bangka Belitung.
Kini harapan petani sawit Babel tertuju pada pertemuan nasional yang akan digelar Kementerian Pertanian. Mereka berharap forum tersebut mampu menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola industri sawit, memperkuat kepastian harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. (*/red)
