PANGKALPINANG, DAN – Usai Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diminta kembali bekerja dengan semangat baru serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penegasan itu disampaikan Wali Kota, Prof Saparudin saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Wali Kota, Senin (6/4/2026) pagi.
Apel yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayu Trisna, Sekretaris Daerah, seluruh pejabat eselon II, kepala bagian Setdako, camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang, hingga seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota. Momentum pasca-Idulfitri ini, menurutnya, harus menjadi titik awal peningkatan kinerja birokrasi.
Dalam amanatnya, Prof. Udin menegaskan bahwa nilai-nilai Ramadan harus tercermin dalam sikap dan etos kerja aparatur. Ia berharap seluruh ASN menunjukkan kinerja yang lebih baik, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Setelah Ramadan dan Idulfitri, kita berharap menjadi insan yang bertakwa. Itu harus tercermin dari cara kita bekerja, yang lebih baik, lebih semangat, dan lebih bertanggung jawab,” tegasnya.
Prof, Udin menambahkan, tantangan birokrasi ke depan menuntut ASN untuk lebih dinamis dan adaptif. Pelayanan publik, lanjutnya, tidak boleh berjalan biasa-biasa saja, melainkan harus semakin cepat, tepat, dan berkualitas.
“Kita harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan secara optimal,” ujarnya.
Selain itu, Prof. Udin juga menyampaikan kebijakan baru terkait sistem kerja ASN menyusul surat edaran kementerian mengenai Work From Home (WFH). Di lingkungan Pemkot Pangkalpinang, skema WFH akan diberlakukan setiap Jumat dengan sistem bergiliran.
Sebanyak 50 persen ASN diperbolehkan bekerja dari rumah, sementara 50 persen lainnya tetap bertugas di kantor. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik yang harus tetap berjalan penuh, seperti rumah sakit, pelayanan kependudukan, pendidikan, dan pelayanan terpadu satu pintu.
“Sebanyak 50 persen ASN bekerja dari rumah dan 50 persen tetap di kantor, terutama untuk pelayanan publik seperti rumah sakit, Dukcapil, pendidikan, dan PTSP yang harus tetap berjalan,” katanya.
Wali Kota juga menegaskan bahwa pejabat eselon II dan eselon III tidak termasuk dalam skema tersebut dan tetap wajib masuk kerja seperti biasa. Pengaturan WFH bagi tenaga fungsional dan pegawai administrasi lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
“Untuk eselon II dan III tetap masuk kerja seperti biasa. Tidak ada WFH bagi mereka,” ujarnya menegaskan.
Di sisi lain, Wali Kota turut mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali budaya gotong royong di tengah aparatur dan masyarakat. Ia meminta kegiatan tersebut dilaksanakan rutin dua kali sepekan, yakni setiap Selasa di lingkungan kantor dan setiap Jumat bersama masyarakat.
“ASN harus menjadi motor penggerak bersama lurah, RT, RW, dan masyarakat,” katanya.
Menurut Prof. Udin, keterlibatan aktif ASN dalam gotong royong tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperkuat kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan tersebut, dia berharap suasana pasca-Idulfitri menjadi momentum memperkuat kinerja birokrasi sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata dan nyaman. (*/tim)
