PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah memperkuat strategi percepatan penurunan stunting hingga 2029 setelah laporan capaian nasional pada Rakornas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 menunjukkan tren yang semakin membaik. Laporan tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, dalam Rakornas yang digelar di Aula J. Leimena, Gedung Adhyatma Lantai 2, Kementerian Kesehatan RI, Rabu (12/11/2025).
Rakornas yang mengusung tema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia” ini menjadi forum konsolidasi nasional lintas sektor dan dihadiri lebih dari 300 peserta luring serta 2.450 peserta daring dari seluruh Indonesia. Peserta terdiri atas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan kader posyandu.
Dalam laporannya, Menteri Wihaji menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang menuntut kerja bersama. Ia menyampaikan bahwa prevalensi stunting nasional berhasil ditekan hingga di bawah 20 persen, melampaui proyeksi awal Bappenas, serta disertai perbaikan indikator pendukung seperti balita overweight dan anemia pada ibu hamil.
“Program ini harus kita kawal bersama, kita keroyok bersama, karena kuncinya ada pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Laporan Rakornas juga menampilkan sejumlah daerah yang mencatat penurunan signifikan. Provinsi Jawa Barat berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 5,8 persen, sedangkan Kabupaten Klungkung, Bali, mampu menurunkan angka stunting dari 19 persen pada 2021 menjadi 5,1 persen pada 2024. Capaian tersebut menunjukkan kuatnya kepemimpinan daerah, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.
Rakornas 2025 menjadi tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta bagian dari persiapan pelaksanaan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Pemerintah menegaskan pentingnya strategi yang semakin presisi untuk mencapai target 14 persen pada 2029.
Pada kesempatan itu, BKKBN memberikan Penghargaan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) kepada pemerintah daerah dan mitra pentahelix dengan kontribusi terbaik. Penerima penghargaan mencakup Provinsi Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Kabupaten Banyumas, Lombok Timur, dan Boven Digoel. Di kategori Mitra Pentahelix, penghargaan diberikan kepada PT Pertamina, Bank Papua, PBNU melalui GKMNU, Universitas Airlangga, dan Tribun News.
Program GENTING dinilai efektif sebagai model gotong royong lintas sektor dalam memperkuat intervensi gizi dan non-gizi bagi keluarga berisiko stunting. Hingga Oktober 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 1,5 juta keluarga penerima manfaat, melampaui target satu juta keluarga berisiko stunting. BKKBN juga memperkuat strategi melalui program quick wins lain seperti Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), dan SIDAYA (Lansia Berdaya).
Data Kemendukbangga/BKKBN menunjukkan terdapat 8,6 juta keluarga berisiko stunting dari total 43 juta keluarga sasaran. Upaya percepatan dilakukan dengan dukungan 602 ribu kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan 17.799 penyuluh lapangan KB yang memastikan intervensi tepat sasaran.
Menutup laporannya, Menteri Wihaji menegaskan perlunya ketepatan perencanaan dan eksekusi program. Ia menambahkan bahwa keluarga merupakan pusat pembangunan manusia.
“Kerja kita harus presisi—siapa mengerjakan apa, dengan pembiayaan yang jelas dan target yang terukur. Dengan disiplin dan kolaborasi, kita dapat menurunkan angka stunting lebih cepat,” ungkapnya.
“Keluarga adalah fondasi utama pembangunan manusia. Dari keluargalah lahir generasi sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*/red)
