JAKARTA, DAN – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini diikuti ratusan kepala daerah se-Indonesia serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, sebagai upaya memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah tahun 2025.
Rakornas tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri. Forum ini menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“TPAKD menjadi penting, karena inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya.
Airlangga menjelaskan, inklusi keuangan juga menjadi perhatian global, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas capaian yang diperoleh melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif karena sejalan dengan program Asta Cita yang berfokus pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Senada dengan hal itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani menyampaikan bahwa keberadaan TPAKD turut membuka ruang kolaborasi dalam mendukung agenda prioritas Presiden.
“Beberapa program Presiden seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, selain memperkuat SDM juga dapat memperkuat ekonomi rakyat,” kata Gubernur Hidayat.
Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 yang akan menjadi pedoman arah kebijakan dan langkah transformatif ke depan. Dokumen ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan daerah secara terarah, terutama dalam mendukung pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, OJK memberikan TPAKD Award 2025 kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (*/red)
