PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (23/6/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir dan diikuti seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Kehadiran Pemprov Babel diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Ferry Afrianto, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta sejumlah pejabat lainnya. Mereka mengikuti rapat dari ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel, guna merumuskan langkah strategis menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Dalam rapat tersebut, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi sebagai bagian dari upaya menjaga kestabilan perekonomian nasional. Ia menyebut, koordinasi rutin seperti pemantauan mingguan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dan rapat virtual bersama para Sekda menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas program.
“Rapat ini bertujuan menyatukan langkah konkret antar instansi pusat dan daerah, serta memastikan pelaporan dan pelaksanaan program pengendalian inflasi berjalan optimal,” ujarnya.
Tomsi juga menyampaikan, tingkat inflasi nasional per April 2025 berada pada level 1,95 persen secara year-on-year (yoy), masih dalam rentang target pemerintah yakni 2,5 persen ±1 persen. Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Babel pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh 4,60 persen (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 0,94 persen (yoy).
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (NFA) melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa menegaskan bahwa pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan kestabilan harga pangan, terutama di tengah tantangan cuaca dan distribusi yang tidak menentu. Langkah konkret yang dilakukan mencakup pemantauan dan pengawasan harga pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), serta penyaluran beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Selain itu, dilakukan juga monitoring dan evaluasi di pasar tradisional dan ritel modern.
“Realisasi pengadaan gabah kering panen telah mencapai 3,3 juta ton, sementara pengadaan beras dalam negeri tahun ini sudah mencapai 2,51 juta ton. Saat ini, stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog mencapai 4 juta ton,” jelasnya.
Pemprov Babel berharap hasil dari rapat ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengendalian inflasi yang lebih adaptif dan responsif. Langkah ini sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Babel. (*/red)
