PANGKALPINANG, DAN – Sebanyak 1.088 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Pangkalpinang telah berhasil dibedah dan direnovasi sepanjang periode 2018 hingga 2023. Program ini dilaksanakan Pemerintah Kota Pangkalpinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulan Aklil (Bang Molen) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Program bedah rumah ini menyasar keluarga kurang mampu yang tersebar di berbagai kelurahan, seperti Taman Sari, Rangkui, Girimaya, Gerunggang, Bukit Intan, hingga Pangkalbalam. Renovasi rumah meliputi perbaikan struktur menjadi dinding batu bata, lantai keramik, dan atap baja ringan, menggantikan kondisi sebelumnya yang hanya berdinding papan lapuk dan beratapkan seng bocor.
Pembiayaan program bersumber dari berbagai skema, termasuk APBD Kota Pangkalpinang, Dana Alokasi Khusus (DAK), dana zakat infak sedekah (ZIS) yang dikelola Baznas, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR, serta kolaborasi dengan program CSR perusahaan swasta dan lembaga sosial.
Menurut pemantauan sejumlah pihak, program ini berdampak positif tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan psikologis. Warga penerima bantuan mengalami peningkatan kenyamanan, rasa aman, dan kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Rudi Hartono, salah satu warga penerima bantuan di Kelurahan Kacang Pedang, berharap agar program ini tetap dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya.
“Mau siapapun wali kotanya nanti, program seperti ini harus terus ada. Masih banyak warga yang rumahnya jauh dari kata layak,” ujarnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan program ini merupakan bagian dari strategi menekan kemiskinan struktural melalui penyediaan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak. Meski intensitas program menurun dalam beberapa tahun terakhir, warga berharap keberlanjutan tetap dijaga demi menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat rentan. (tim)
