PANGKALPINANG, DAN – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Aksan Visyawan mendesak seluruh Panitia Khusus (Pansus) yang sedang berjalan untuk memiliki target kerja yang terukur dan jadwal pembahasan yang jelas. Hal ini disampaikan Aksan dalam menyoroti efektivitas kinerja Pansus dalam menyelesaikan tugas-tugas legislasi.
Aksan menekankan pentingnya grand design dari setiap Pansus, termasuk batas waktu penyelesaian, materi pembahasan, hingga jadwal pertemuan. Ia mengusulkan agar pimpinan DPRD segera menyurati ketua-ketua Pansus untuk meminta rencana kerja dan target penyelesaian perda maupun rekomendasi yang diusulkan.
“Kalau tidak jelas, tiap akhir bulan minta waktu, ya nggak ada target kita. Tahunan kita ada targetnya agar produktif Dewan ini,” ujarnya.
Menurut Ketua Komisis III DPRD Babel ini, setiap Pansus, termasuk Pansus Timah dan beberapa Pansus lainnya, harus memiliki perencanaan dan tenggat waktu yang terstruktur. Ia juga menyinggung Pansus sebelumnya, seperti Pansus RTRW, yang dinilai tidak memiliki kejelasan arah kerja. Hingga akhirnya, dia menyoroti bahwa tanpa target yang terukur, kinerja DPRD menjadi tidak efisien dan sulit dievaluasi.
“Kalau target tidak tercapai, tentu dievaluasi, ada catatannya. Tapi kan kita punya target. Pansus Raperda ini harus punya target—kapan selesainya, berapa lama, materi yang mau digali,” tegasnya.
Aksan juga menyoroti pentingnya kehadiran ketua dalam setiap agenda Pansus. Ia menyampaikan keluhan bahwa terkadang saat pembahasan atau kunjungan resmi, ketua Pansus justru tidak hadir.
“Tanggung jawab ini ada di kita. Harus jelas dan transparan agar kita produktif,” pungkasnya.
Aksan berharap dengan adanya penjadwalan dan penargetan yang jelas, DPRD Babel bisa bekerja lebih efektif dan optimal dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung keberhasilan program pemutihan dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah mencapai Rp200 miliar atau 31 persen dari target Rp700 miliar. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya evaluasi agar tidak terjadi gagal bayar di kemudian hari.
“Kalau tidak terukur, kita bukannya dapat silpa malah gagal bayar. Maka semua harus terjadwal, jangan asal jalan saja,” katanya. (tim)
