BANGKA TENGAH, DAN – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Sardi menutup kegiatan Reses Kedua Masa Sidang II Tahun Sidang I 2025 dengan menyerap aspirasi masyarakat di Kantor Desa Lampur, Kabupaten Bangka Tengah, Senin (19/5). Dalam reses tersebut, berbagai persoalan penting, seperti pengelolaan lahan pertanian, infrastruktur, dan tata niaga TBS sawit, menjadi perhatian utama masyarakat.
Sardi menyampaikan bahwa Desa Lampur dipilih sebagai lokasi reses bukan tanpa alasan. Selain sektor perkebunan, pertanian, dan UMKM yang menjadi mitra kerja Komisi II DPRD, kondisi ekonomi masyarakat Desa Lampur yang terpuruk akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional juga membutuhkan perhatian lebih. Hal ini turut berdampak pada lesunya perekonomian di Bangka Belitung.
“Diharapkan reses ini dapat menjadi media diskusi untuk mencari solusi meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk di Desa Lampur,” ujar Sardi dalam sambutannya yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan masyarakat setempat.
Berbagai masalah yang disampaikan masyarakat dalam forum tersebut meliputi permintaan bantuan untuk pengelolaan lahan, peningkatan infrastruktur akibat tingginya intensitas kendaraan CPO, serta masalah pemanfaatan kawasan hutan. Selain itu, persoalan tata niaga TBS sawit juga menjadi perhatian penting.
Menanggapi hal tersebut, Sardi berkomitmen akan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia juga siap mengusulkan bantuan melalui Dana Alokasi Bantuan (DABA) jika diperlukan. “Kami akan mendorong pembangunan, modal usaha, serta distribusi bantuan agar dapat mengatasi permasalahan yang ada,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Sardi juga menjelaskan sejumlah program dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, seperti bantuan bibit dan pupuk untuk kelompok tani, Program Peternakan Ayam Merawang, serta Program Peternakan Sapi. Ia menghimbau agar masyarakat membentuk atau bergabung dalam kelompok tani untuk mempermudah penyaluran bantuan pemerintah.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan solusi terhadap permasalahan yang disampaikan masyarakat. Seluruh masukan ini akan dimasukkan dalam Pokok Pikiran DPRD dan diperjuangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026,” ungkap Sardi.
Politisi dari Partai Golkar tersebut juga mengingatkan pentingnya peran aktif aparatur desa dalam menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak berwenang. Ia mendorong masyarakat agar tidak ragu menyampaikan aspirasi melalui kantor desa.
“Sementara DPRD berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, aparatur desa juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi sesuai kewenangannya,” imbuh Sardi.
Menutup kegiatan reses, Sardi berharap hasil serap aspirasi ini dapat berkontribusi dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Lampur dan Bangka Tengah secara umum. (*/red)
