PANGKALPINANG, DAN – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, untuk pertama kalinya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Senin pagi (20/4/2025). Upacara ini menandai hari pertamanya berkantor usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 17 April 2025.
Upacara yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur tersebut juga diikuti oleh Wakil Gubernur Babel Hellyana, Penjabat Sekretaris Daerah Fery Afriyanto, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Harian Lepas (PHL).
Dalam amanatnya, Gubernur Hidayat menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama dari seluruh pegawai dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Terimalah kami dengan ikhlas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Mulai hari ini kami resmi berkantor di sini. Tolong dukung kami,” pintanya.
Gubernur juga mengumumkan beberapa perubahan dalam rutinitas kerja pegawai. Salah satunya adalah kebijakan apel pagi yang kini cukup dilaksanakan satu kali dalam sebulan, yakni setiap tanggal 17. Selain itu, sistem absensi disederhanakan menjadi dua kali, yaitu saat masuk dan pulang kerja. Gubernur juga memberikan toleransi keterlambatan hingga pukul 08.30 WIB bagi pegawai yang mengantar anak ke sekolah.
“Sesuai janji politik saya, apel pagi tidak perlu setiap minggu. Cukup satu kali dalam sebulan. Absen cukup dua kali, dan bagi yang mengantar anak sekolah diberi kelonggaran sampai pukul 08.30. Ini patut disyukuri,” jelasnya.
Namun demikian, Gubernur menegaskan bahwa kelonggaran ini tidak boleh mengurangi semangat kerja dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Ia berharap semangat baru ini dapat menjadi dorongan untuk percepatan pembangunan di Negeri Serumpun Sebalai.
Menanggapi kondisi keuangan daerah yang sedang defisit lebih dari Rp200 miliar, Gubernur menyampaikan komitmennya untuk tidak mengganggu pendapatan ASN, khususnya terkait tunjangan. Ia mengisyaratkan akan melakukan efisiensi anggaran, terutama terhadap kegiatan fisik yang dinilai kurang prioritas.
“Ini masih dikaji, tapi saya berharap TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) jangan sampai dipotong,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan para pimpinan perangkat daerah untuk bersikap terbuka, transparan, serta tidak terlibat dalam politik praktis. Ia menegaskan bahwa mutasi tetap akan dilakukan mengingat masih banyaknya posisi jabatan kosong peninggalan pemerintahan sebelumnya. (ril)
