PANGKALPINANG, DAN – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Monica Haprinda menggelar reses masa sidang III tahun sidang I di SMA Negeri 4 Pangkalpinang, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini dihadiri perwakilan Biro Kesra Babel, Dinas Pendidikan Babel, kepala sekolah, komite, guru, serta siswa-siswi SMA Negeri 4 Pangkalpinang.
Dalam kesempatan tersebut, Monica menegaskan, meskipun dirinya bertugas di Komisi I DPRD yang membidangi pemerintahan dan keamanan, ia tetap ingin mendengar aspirasi langsung dari pelajar maupun tenaga pendidik. Menurutnya, hal ini penting karena SMA merupakan kewenangan provinsi sehingga masukan dari lapangan harus diperjuangkan.
“Biasanya sekolah dikunjungi anggota dewan dari Komisi IV yang membidangi pendidikan. Namun kali ini saya ingin mendengar langsung aspirasi dari adik-adik dan para guru,” ujarnya dalam sambutannya.
Monica juga mengingatkan siswa kelas XII untuk memanfaatkan informasi terkait program beasiswa dari Biro Kesra, sebab tidak semua sekolah mendapat kesempatan tersebut.
Perwakilan Cabang Dinas Wilayah I Dinas Pendidikan Babel, Wahyudi Irawan turut memberikan arahan. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus dilandasi olah otak, olah rasa, dan olahraga agar lahir generasi berkarakter. Menurutnya, anak perlu dididik dengan hati, tegas namun tidak kejam.
Wahyudi juga menyoroti persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Pangkalpinang. Ia menyebut sebagian besar calon siswa lebih memilih sekolah negeri meskipun daya tampung SMA/SMK negeri maupun swasta sebenarnya mencukupi.
Sementara itu, perwakilan Biro Kesra Babel memaparkan berbagai program bantuan sosial dari pemerintah provinsi, termasuk dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan rumah ibadah. Program tersebut disebut sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Reses ditutup dengan sesi dialog interaktif antara guru, siswa, dan legislator. Semua aspirasi yang dihimpun akan dicatat dan dibawa ke DPRD Provinsi Babel untuk ditindaklanjuti, baik melalui rapat lintas komisi maupun koordinasi dengan instansi terkait agar dapat direalisasikan secara optimal. (*/red)
