BANGKA TENGAH, DAN – Infrastruktur rusak dan perekonomian yang melemah pasca tutupnya PT Kobatin menjadi isu utama yang disuarakan warga saat kegiatan reses Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Pahlivi, di Desa Kulur Ilir, Kecamatan Koba, Bangka Tengah, Minggu (18/5/2025). Reses ini menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada wakil rakyat dari daerah pemilihannya.
Dalam kegiatan tersebut, Pahlivi mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk memanfaatkan forum reses sebaik mungkin. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama reses adalah menyerap, menggali, dan mengumpulkan aspirasi masyarakat agar kebutuhan dan permasalahan di daerah dapat diketahui secara langsung oleh wakil rakyat.
“Silakan disampaikan, jangan ragu. Jika belum terealisasi, akan tetap menjadi catatan dan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) kami. Selanjutnya akan dikolaborasikan dengan program pemerintah daerah jika selaras dengan RPJMD Gubernur maupun OPD terkait,” terang Pahlivi, yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Babel.
Dalam sesi dialog, berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari infrastruktur jalan rusak, sarana prasarana pertanian, kebutuhan nelayan, hingga persoalan ekonomi daerah yang memburuk setelah berhentinya operasional PT Kobatin. Kepala Desa Kulur Ilir, Hasbullah, menyampaikan empat poin penting yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, perbaikan jalan dari Simpang Perlang menuju Lubuk Beriga yang rusak parah. Kedua, penurunan kondisi ekonomi di Kecamatan Koba pasca hengkangnya PT Kobatin. Ketiga, usulan pembangunan kampus di Koba untuk meningkatkan perekonomian lokal. Keempat, pembangunan Jembatan Kuala sebagai akses utama nelayan yang selama ini hanya menggunakan jembatan kayu hasil swadaya masyarakat, serta permintaan bantuan bibit sawit bagi petani.
Lurah Padang Mulia, Sudiharto, juga menyampaikan aspirasi terkait rencana pengerukan sedimentasi di Berok serta pembangunan talud dan dam. Ia turut menyoroti masalah pemukiman kumuh di wilayahnya yang memerlukan perhatian dari pemerintah.
Pahlivi menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya secara langsung. Ia menilai kegiatan reses semacam ini penting karena mempertemukan masyarakat dengan wakil rakyat, di luar mekanisme Musrenbang yang biasanya hanya melibatkan perangkat desa atau kelurahan.
“Pertemuan ini membuat aspirasi yang masuk benar-benar murni dari masyarakat. Ini berbeda dengan Musrenbang, karena di sini hadir juga tokoh masyarakat, RT, RW, kepala desa, tokoh agama, dan pemuda,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa kondisi ekonomi dan anggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sedang tidak baik. Namun demikian, ia menekankan bahwa semua aspirasi akan dicatat, dan meskipun belum bisa direalisasikan tahun ini karena keterbatasan prioritas anggaran, tidak berarti aspirasi tersebut tidak penting.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri perwakilan dari beberapa OPD, di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, Dinas Pertanian dan Perkebunan Babel, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Disbudkepora Babel. (*/red)
