BANGKA BARAT, DAN – Perbaikan infrastruktur dan akses layanan kesehatan, termasuk program BPJS gratis, menjadi aspirasi utama masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Heryawandi, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Golkar. Reses ini digelar pada Sabtu (17/06/2025) di Pondok Pesantren Manidatul Ilmi, Desa Sangkuh, Kabupaten Bangka Barat.
Heryawandi, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD, menyatakan bahwa program BPJS Kesehatan merupakan salah satu prioritas penting baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menekankan pentingnya kepesertaan aktif masyarakat dalam program tersebut guna meringankan beban biaya kesehatan.
“Program BPJS Kesehatan, termasuk BPJS gratis, menjadi prioritas baik di tingkat pusat maupun provinsi. Kami berkomitmen memastikan manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
“Saya mendorong seluruh warga menjadi peserta BPJS agar terbebas dari biaya pengobatan mahal,” tambahnya.
Selain persoalan BPJS, warga juga mengusulkan perlunya pelebaran jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pengadaan ambulans. Menanggapi hal itu, Heryawandi menjelaskan bahwa selama periode pertamanya menjabat, ia telah menyalurkan dua unit ambulans gratis bagi masyarakat.
“Layanan ini dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Heryawandi menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dukungan terhadap lembaga pesantren melalui program afirmatif. Ia menekankan bahwa setiap anak di Bangka Belitung berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata.
Mengakhiri kunjungannya, Heryawandi memberikan pesan motivasi kepada para santri yang hadir.
“Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Belajarlah tekun, karena kalian adalah calon pemimpin yang akan membanggakan orang tua dan masyarakat. Kalian adalah bagian dari Indonesia Emas,” tutupnya.
Kegiatan reses ini dihadiri oleh puluhan santri dan santriwati, tokoh agama, tokoh pemuda, camat Tempilang, para ustadz dan ustazah, serta pengurus pesantren. Masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. (*/red)
