YOGYAKARTA, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang memanfaatkan Dialog Pemerintah Daerah Indonesia-China 2026 untuk memperluas jejaring kerja sama internasional, sekaligus membuka peluang investasi, transfer pengetahuan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Forum yang digelar di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (11/8/2026), mempertemukan pemerintah daerah Indonesia dengan pemerintah daerah China, pelaku usaha, akademisi, organisasi internasional, dan berbagai pemangku kepentingan.
Sekitar 200 delegasi dari China dan sejumlah negara hadir dalam forum tersebut. Sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah Indonesia turut berpartisipasi, di antaranya dari Jambi, Banda Aceh, Pangkalpinang, Kediri, dan sejumlah daerah lainnya.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayu Trisna mengatakan, forum tersebut menjadi momentum bagi Pangkalpinang untuk membangun kerja sama yang lebih konkret dengan mitra internasional. Menurutnya, peluang kolaborasi dapat diarahkan pada bidang ekonomi, investasi, pendidikan, teknologi, kebudayaan, pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, hingga pembangunan berkelanjutan.
“Kota Pangkalpinang memiliki hubungan historis dengan Tiongkok selama ratusan tahun. Tentu Kota Pangkalpinang menyambut baik program-program yang dapat meningkatkan kapabilitas, IPM serta SDG dalam agenda ini,” ujarnya.
Dessy menilai hubungan historis antara Pangkalpinang dan China tidak seharusnya hanya menjadi bagian dari catatan sejarah. Kedekatan yang telah berlangsung selama ratusan tahun tersebut, kata dia, dapat menjadi fondasi untuk membangun kerja sama baru yang lebih produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin hubungan historis yang sudah terjalin ratusan tahun ini tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi bisa kita kembangkan menjadi kerja sama konkret di masa sekarang,” katanya.
Menurut Dessy, kerja sama tersebut dapat dikembangkan dalam berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, ekonomi dan investasi hingga teknologi, kebudayaan serta pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Kota Pangkalpinang juga terbuka membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun kota-kota di China.
Dessy menegaskan Pangkalpinang tidak boleh hanya berada pada posisi sebagai penerima manfaat dalam kerja sama internasional. Daerah, menurutnya, juga harus mampu menawarkan potensi dan keunggulan yang dimiliki kepada calon mitra kerja sama.
“Pangkalpinang memiliki potensi yang cukup besar. Karena itu, kita harus mampu membuka jejaring seluas-luasnya. Kita tidak hanya ingin menjadi daerah yang menerima, tetapi juga harus mampu menawarkan potensi dan keunggulan yang kita miliki,” ujarnya.
Dessy menyebut penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci agar kerja sama internasional tidak berhenti pada pertemuan, pertukaran kunjungan, atau penandatanganan dokumen. Setiap peluang kerja sama harus diarahkan menjadi program konkret yang mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan daerah.
“Yang paling penting adalah peningkatan kapabilitas masyarakat. Kalau SDM kita kuat, maka peluang investasi, ekonomi, pendidikan dan kerja sama lainnya akan lebih mudah kita kembangkan,” tuturnya.
Dialog Pemerintah Daerah Indonesia-China 2026 sendiri membahas berbagai peluang kerja sama strategis antardaerah dan antarkota. Selain investasi dan ekonomi, agenda tersebut mencakup infrastruktur, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, teknologi, pengembangan SDM, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
Bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang, keterlibatan dalam forum tersebut diharapkan dapat membuka akses terhadap jejaring baru dan memperkuat posisi kota dalam kerja sama global. Pemerintah daerah menargetkan peluang tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kolaborasi yang menghasilkan investasi, transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas SDM, serta manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Dengan modal sejarah, kekayaan budaya, dan potensi ekonomi yang dimiliki, Pangkalpinang memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai kota yang terbuka terhadap kerja sama internasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong Pangkalpinang lebih kompetitif dan “naik kelas” di tengah persaingan antarkota yang semakin terbuka. (*/tim)
