Pangkalpinang

Kader Posyandu Babel Diminta Aktif Data Warga yang Membutuhkan Pelayanan Dasar

×

Kader Posyandu Babel Diminta Aktif Data Warga yang Membutuhkan Pelayanan Dasar

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG, DAN – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Noni Hidayat Arsani, meminta seluruh kader Posyandu lebih aktif mengidentifikasi dan mendata warga yang membutuhkan pelayanan dasar pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) berjalan tepat sasaran dan mampu menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Noni saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Posyandu 6 SPM yang diikuti 350 kader dari Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang di Aula BKPSDMD Babel, Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan, peran kader tidak lagi sebatas memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi ujung tombak pendataan kebutuhan dasar masyarakat di lingkungan masing-masing.

Menurut Noni, kader Posyandu memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi warga di wilayahnya. Oleh sebab itu, kader diharapkan lebih peka dalam mengidentifikasi berbagai persoalan sosial, mulai dari warga yang membutuhkan bantuan sosial, akses pelayanan kesehatan, hingga masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Ia menekankan, kader tidak perlu terbebani dengan persoalan sumber anggaran maupun mekanisme pemberian bantuan. Hal terpenting adalah memastikan pendataan dilakukan secara jelas dan akurat, mencakup identitas warga, lokasi tempat tinggal, serta pemerintah desa atau kelurahan setempat untuk selanjutnya dilaporkan secara berjenjang.

“Ibu-ibu hanya perlu mencatat siapa, di mana lokasinya, kepala desanya siapa. Yang memikirkan anggaran atau bantuannya bagaimana, itu menjadi tugas pemerintah,” ujar Noni.

Selain memperkuat pendataan, Noni juga meminta agar pelaksanaan Posyandu 6 SPM dilakukan secara berkelanjutan. Ia menginstruksikan para kader untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan guna mengetahui perkembangan program di daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang membutuhkan dukungan pemerintah.

“Program Posyandu 6 SPM harus berkelanjutan dan terus dijalankan. Setiap tiga bulan adakan monitoring dan evaluasi untuk melihat bagaimana pelaksanaannya di daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DinsosPMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darlan, mengatakan perluasan fungsi Posyandu melalui enam bidang SPM membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Sinergi tersebut diperlukan agar berbagai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat dipetakan secara menyeluruh dan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Enam bidang pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Menurut Darlan, keterlibatan berbagai sektor menjadi kunci agar Posyandu dapat menjalankan peran yang lebih luas dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia berharap koordinasi antara kader Posyandu dan OPD terkait semakin kuat sehingga proses pendataan, pelaporan, hingga tindak lanjut program dapat berjalan efektif. Dengan demikian, keberadaan Posyandu 6 SPM diharapkan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga dengan pendataan yang akurat dan tindak lanjut yang berkesinambungan, keberadaan Posyandu semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Darlan. (*/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *