PANGKALPINANG, DAN – Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan, keamanan, dan distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) berjalan sesuai standar. Penguatan tata kelola tersebut dilakukan melalui Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 di Hotel Grand Manunggal, Kota Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Yudi Rafani, ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, asosiasi rumah sakit dan klinik, hingga distributor farmasi. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat sistem pengelolaan Alokon, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, hingga pengawasan.
Sejumlah instansi dan organisasi yang terlibat di antaranya DP3ACSKB dan Dinas Kesehatan Babel, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pangkalpinang, Dinas Lingkungan Hidup, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB). Turut hadir perwakilan asosiasi rumah sakit, klinik, distributor farmasi, dan jajaran internal BKKBN Babel.
Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Herpi Akbar dari BBPOM Pangkalpinang hadir sebagai narasumber untuk memberikan penguatan mengenai aspek pengawasan, keamanan, serta tata kelola Alokon berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Yudi Rafani mengatakan, tata kelola Alokon menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB). Menurutnya, ketersediaan kontrasepsi tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan logistik, tetapi juga harus didukung sistem pengelolaan yang terencana, tertib administrasi, aman, dan tepat sasaran.
“Pengelolaan Alokon merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, hingga pengawasan harus dilaksanakan secara terintegrasi,” ujarnya.
Yudi menegaskan, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan Alokon tersedia dalam jumlah yang cukup, terjaga kualitas dan keamanannya, serta dapat diakses masyarakat yang membutuhkan pelayanan KB. Karena itu, setiap tahapan pengelolaan harus mengacu pada standar dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, diskusi partisipatif tersebut juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan merumuskan solusi berdasarkan tugas serta pengalaman masing-masing pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini, kami berharap setiap pihak dapat memberikan masukan berdasarkan tugas, fungsi, dan pengalaman masing-masing. Kita perlu membangun koordinasi yang lebih kuat agar setiap tahapan pengelolaan Alokon berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam aspek keamanan, penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan persediaan,” katanya.
Dalam pembahasan, peserta mengidentifikasi sejumlah tantangan terkait ketersediaan dan distribusi Alokon, pengelolaan persediaan, keamanan produk, serta kepatuhan terhadap standar penyimpanan dan pengawasan. Masukan dari berbagai sektor diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi pelayanan di daerah.
Yudi berharap hasil diskusi tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan komitmen bersama. Hal ini dinilai penting agar sistem tata kelola Alokon di Bangka Belitung semakin terintegrasi dan mampu mengantisipasi potensi permasalahan dalam rantai pengelolaannya.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan pelayanan KB kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal, berkualitas, dan berkesinambungan. Tata kelola Alokon yang baik merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, serta mewujudkan keluarga berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tutupnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, BKKBN Babel mendorong penguatan sistem tata kelola Alokon sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan KB dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. (*/red)
