PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel menyepakati pengesahan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Sementara itu, pengesahan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditunda untuk pembahasan lebih lanjut.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Babel yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan instansi vertikal dan lembaga daerah.
Dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, tujuh fraksi DPRD Babel secara bulat menyatakan persetujuan terhadap dua Raperda tersebut. Persetujuan ini merupakan hasil dari rangkaian pembahasan antara legislatif dan eksekutif dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, pembahasan telah dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sejumlah fraksi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat diharapkan tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penetapan APBD 2027 menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi: ‘Untuk rakyat, demi rakyat’. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini, dan mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Dalam kondisi keterbatasan anggaran, kita tetap harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Program-program prioritas tetap kita laksanakan, sementara hal-hal yang belum dapat dipenuhi merupakan program yang belum menjadi prioritas,” ujar Beliadi.
Selain APBD 2027, Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga mendapat persetujuan seluruh fraksi. Gubernur Hidayat Arsani menilai regulasi tersebut diperlukan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan di Bangka Belitung.
“Kami berharap pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini dapat diwujudkan dalam suasana yang baik dan amanah. Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” tegasnya.
Beliadi juga menilai kehadiran regulasi tersebut sudah mendesak mengingat masih terdapat berbagai persoalan sosial yang dihadapi perempuan, di antaranya perceraian, pernikahan dini, hingga kasus kekerasan terhadap perempuan.
Ia berharap perda tersebut nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk bagi mereka yang menghadapi persoalan hukum dan sosial setelah perceraian.
“Mudah-mudahan dengan adanya perda ini, perempuan bisa mendapatkan perlindungan yang semestinya dan hak-haknya di mata hukum dapat lebih dioptimalkan,” pungkasnya.
Sementara itu, pembahasan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K belum mencapai tahap pengesahan. DPRD dan Pemprov Babel sepakat menunda pengambilan keputusan terhadap regulasi tersebut untuk mendalami kembali sejumlah substansi penting yang berkaitan dengan pengaturan dan pemanfaatan ruang laut.
Penundaan ini dilakukan agar kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat disusun secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hingga keberlanjutan ekosistem laut serta perlindungan masyarakat pesisir.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan agar sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi terus diperkuat, sehingga regulasi yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Belitung. (*/red)
