BELITUNG, DAN – Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan peninjauan langsung terhadap pengelolaan dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Belitung. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola logistik kontrasepsi, memastikan kualitas penyimpanan dan distribusi, serta menjamin ketersediaan Alokon sesuai kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
Kunjungan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut Forum Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon). Kegiatan dipimpin Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Rafani, bersama Kepala DPPPKBPMD Kabupaten Belitung, Fari, serta melibatkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tim BPOM Kabupaten Belitung, dan Tim Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Babel.
Adapun sejumlah lokasi yang menjadi sasaran peninjauan meliputi Gudang Alokon DPPPKBPMD Kabupaten Belitung, Puskesmas Tanjung Pandan, Klinik Utama, Puskesmas Air Saga, serta Praktik Mandiri Bidan (PMB) Masrurah. Di lokasi tersebut, rombongan memeriksa pengelolaan persediaan, kondisi penyimpanan, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, hingga dukungan fasilitas kesehatan terhadap pelaksanaan pelayanan KB.
Peninjauan juga difokuskan pada sistem pengelolaan dan distribusi Alokon serta pelaksanaan pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan. Melalui kegiatan ini, tim berupaya mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pengelola logistik, petugas lapangan, dan tenaga kesehatan dalam menjaga ketersediaan Alokon agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Babel, Yudi Rafani mengatakan, pengelolaan Alokon membutuhkan perhatian menyeluruh, mulai dari ketersediaan stok, ketepatan penyimpanan, distribusi, hingga pemantauan secara berkala. Menurutnya, peninjauan langsung menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.
“Pengelolaan Alokon tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga mencakup ketepatan penyimpanan, distribusi, dan pemantauan agar alat dan obat kontrasepsi dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui kunjungan ini, kita dapat melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BPOM, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Harapannya, tata kelola Alokon semakin baik sehingga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat dapat berjalan secara berkesinambungan,” ujarnya.
Keterlibatan BPOM Kabupaten Belitung turut memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam aspek pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Sinergi antara BKKBN, pemerintah daerah, petugas lapangan, pengelola logistik, dan tenaga kesehatan dinilai penting untuk menjaga mutu pengelolaan sekaligus mendukung ketersediaan Alokon bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala DPPPKBPMD Kabupaten Belitung, Fari menegaskan, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan ketersediaan dan kualitas pengelolaan Alokon. Ia berharap peninjauan tersebut dapat menjadi sarana untuk menemukan solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan persediaan maupun distribusi kontrasepsi.
“Koordinasi antara pemerintah daerah, BKKBN, BPOM, petugas lapangan, dan fasilitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan Alokon sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui peninjauan langsung ini, kami berharap berbagai kendala dalam pengelolaan persediaan dan distribusi dapat diidentifikasi serta ditindaklanjuti bersama, sehingga pelayanan KB di Kabupaten Belitung semakin optimal,” ungkapnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam membangun sistem tata kelola Alokon yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Penguatan koordinasi serta pemantauan secara berkala juga diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Belitung.
Melalui langkah tersebut, Kemendukbangga/BKKBN bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan logistik kontrasepsi sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan program KB di Babel. (*/red)
