PANGKALPINANG, DAN – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin bersama Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna belum menunjukkan capaian prestasi yang menonjol. Meski demikian, DPRD Kota Pangkalpinang menilai realisasi visi dan misi kepala daerah mulai berjalan secara bertahap di tengah keterbatasan anggaran akibat pemotongan dana transfer ke daerah.
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza mengatakan, pelaksanaan program yang dijanjikan kepada masyarakat membutuhkan proses dan pengawalan berkelanjutan. Menurutnya, evaluasi kepemimpinan tidak semata-mata didasarkan pada penghargaan yang diraih, tetapi juga pada upaya pemerintah memperbaiki kondisi kota dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Memang tidak mudah, satu tahun kita belum bisa memberikan sebuah prestasi atas kepemimpinan beliau. Tetapi, progres terus berjalan,” ujarnya saat menghadiri refleksi satu tahun kepemimpinan Udin-Dessy, Jumat (16/10/2026).
Hertza menjelaskan, visi dan misi yang disampaikan saat kontestasi politik harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pelaksanaan pembangunan perlu terus dikawal agar tetap sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut Hertza, penghargaan bukanlah tujuan akhir pemerintahan. Hal yang lebih penting adalah menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik sekaligus mendorong Pangkalpinang menjadi salah satu daerah percontohan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Di sisi lain, Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti tekanan terhadap keuangan daerah akibat pemotongan dana transfer ke daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah kota untuk mencari terobosan fiskal agar program pembangunan tetap berjalan meski ruang anggaran terbatas.
“Hari ini semua daerah menjerit. Adanya pemotongan transfer keuangan daerah, tetapi Pangkalpinang tetap menggeliat,” katanya.
Hertza juga mengapresiasi upaya Wali Kota Prof Udin dan Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mencari peluang fiskal untuk mendukung pembangunan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar keterbatasan anggaran tidak menghentikan pelaksanaan program yang berdampak positif bagi masyarakat.
Hertza menambahkan, pembangunan kota tidak dapat hanya bertumpu pada satu sektor. Seluruh program perlu berjalan secara beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.
Selain dukungan pemerintah, Hertza menilai keterlibatan sektor swasta, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, tanggung jawab menjaga dan memajukan Pangkalpinang merupakan kepentingan bersama seluruh elemen masyarakat.
“Siapa lagi yang akan membangun kalau bukan kita sendiri yang akan membangun kota kita? Siapa lagi yang akan menjaga kota kita kalau bukan kita sebagai penduduk kota yang menjaga kota tercinta ini?” ujarnya.
Hertza turut mengapresiasi komunikasi yang dibangun Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia menilai harmonisasi dan sinergi antarpihak diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan, terutama ketika pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal.
“Kita berharap, berbagai upaya yang telah dilakukan pada tahun pertama kepemimpinan Udin-Dessy dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, visi pembangunan Pangkalpinang tidak berhenti pada janji politik, tetapi dapat diwujudkan melalui program dan hasil pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (*/tim)
